Mercusuar.Co.Id – Penguatan kerja sama antardaerah menjadi salah satu upaya yang didorong Bupati Sambas, Satono, dalam mendukung pembangunan kawasan perbatasan. Hal tersebut dibahas saat dirinya bersilaturahmi dan berdiskusi dengan Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, bersama jajaran, Kamis malam (29/10/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Kabupaten Sanggau itu membahas sejumlah isu strategis, terutama pengelolaan kawasan perbatasan negara serta peluang kolaborasi antara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Sanggau.

Dalam suasana penuh keakraban, kedua kepala daerah bertukar pandangan mengenai potensi dan tantangan pembangunan di wilayah masing-masing.

Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, menyambut baik pertemuan tersebut. Menurutnya, Sambas dan Sanggau memiliki kedekatan tersendiri yang dapat menjadi dasar memperkuat hubungan antardaerah.

“Sambas dan Sanggau memiliki ikatan kebatinan. Untuk persiapan seperti apa kerja samanya, secara teknis bisa kita tindak lanjuti,” ujar Yohanes Ontot.

Ia menjelaskan, kedua kabupaten juga memiliki kesamaan karakteristik karena sama-sama berbatasan langsung dengan negara tetangga. Sambas memiliki kawasan perbatasan Aruk, sementara Sanggau memiliki kawasan Entikong.

“Dengan adanya kesamaan wilayah perbatasan ini, tentu banyak hal yang bisa kita diskusikan dan saling pelajari. Pengalaman masing-masing daerah bisa menjadi bahan untuk mendorong pembangunan kawasan perbatasan,” ungkapnya.

Menurut Yohanes, hubungan baik yang telah terjalin perlu ditindaklanjuti melalui pembahasan lebih teknis agar peluang kerja sama dapat diwujudkan dalam program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Bupati Sambas, Satono, menegaskan pentingnya membangun komunikasi dan koordinasi antarpemerintah daerah, terutama dalam memperjuangkan kebutuhan pembangunan kawasan perbatasan.

“Silaturahmi seperti ini penting untuk mempererat hubungan sekaligus membuka ruang diskusi. Kita ingin potensi yang dimiliki masing-masing daerah bisa dikomunikasikan dan dikembangkan bersama,” ujar Satono.

Ia juga menilai, persoalan kawasan perbatasan tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu daerah. Diperlukan sinergi dan koordinasi agar berbagai kebutuhan pembangunan mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat.

“Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, berbagai persoalan di kawasan perbatasan bisa kita sampaikan dan perjuangkan bersama. Harapannya, pembangunan di wilayah perbatasan semakin mendapat perhatian dan dukungan,” tambahnya.

Satono berharap hubungan baik antara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Sanggau tidak berhenti pada pertemuan silaturahmi, tetapi berlanjut melalui pembahasan konkret mengenai peluang kerja sama. (red)

mercusuar.co.id – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Ferdinand Syolihin, mengapresiasi perkembangan pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Sambas serta semangat kontingen Laskar HIMPAUDI yang akan berlaga pada kompetisi tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Sintang.

Apresiasi tersebut disampaikan Ferdinand saat menghadiri pelepasan kontingen Laskar HIMPAUDI Sambas dalam rangka peringatan HUT HIMPAUDI Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Gedung Keberbakatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Rabu (28/10/2026).

Ferdinand menilai perkembangan PAUD di Kabupaten Sambas tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk Bunda PAUD Kabupaten Sambas, Yunisa, yang turut berperan dalam mendorong kemajuan pendidikan anak usia dini.

“Perkembangan PAUD di Kabupaten Sambas sampai hari ini benar-benar luar biasa dan tentu ini tidak lepas dari peran Bu Yunisa yang telah memberi warna,” ujarnya.

Menurut Ferdinand, PAUD merupakan fondasi penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia sejak dini. Karena itu, pengembangan pendidikan anak usia dini perlu menjadi perhatian bersama melalui dukungan dan sinergi berbagai pihak.

Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mendukung program pembangunan, termasuk peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sambas.

“PAUD menjadi fondasi awal dalam pembangunan anak-anak kita untuk mendukung kegiatan Bupati Sambas. Sinergi pemerintah dan DPRD sampai hari ini berjalan dengan sangat lancar,” ungkapnya.

Ferdinand berharap kontingen Laskar HIMPAUDI Sambas dapat mengikuti kompetisi di Sintang dengan penuh semangat serta membawa nama baik Kabupaten Sambas.

mercusuar.co.id – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sambas menyoroti penurunan postur APBD Tahun Anggaran 2027 dan menekankan pentingnya kepastian hukum dalam perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Hal itu disampaikan Elfan Salambia saat membacakan pandangan umum Fraksi Demokrat dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sambas yang membahas Raperda APBD 2027 dan perubahan Perda tentang Pilkades.

Terkait APBD 2027, Fraksi Demokrat menegaskan bahwa anggaran daerah harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, terutama di tengah keterbatasan fiskal. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga diharapkan dilakukan secara berkelanjutan tanpa menambah beban masyarakat kecil.

Fraksi Demokrat meminta pemerintah daerah memprioritaskan belanja pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan pelayanan publik.

Setiap alokasi anggaran, menurut fraksi ini, harus memiliki dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan surplus dan pembiayaan daerah pun perlu dilakukan secara cermat, transparan, dan akuntabel agar keuangan daerah tetap sehat dan berkelanjutan.

Selain persoalan anggaran, Fraksi Demokrat menyoroti perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pilkades. Regulasi tersebut dinilai penting karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin desa.

Fraksi Demokrat menekankan agar perubahan perda disusun secara cermat, selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, serta tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.

Kepastian hukum, harmonisasi regulasi, kebutuhan pemerintahan desa, dan aspirasi masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam pembahasan.

Melalui pandangan tersebut, Fraksi Demokrat berharap kedua raperda dapat menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, memberikan kepastian hukum, serta mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sambas. (red)