Connect with us

Daerah

DPRD Sambas Kawal Dukungan Rp15 Miliar untuk Penanganan Bencana

Published

on

mercusuar.co.id – DPRD Kabupaten Sambas melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat, Senin (14/9/2026). Koordinasi tersebut dilakukan untuk memperkuat sinergi, kesiapsiagaan, serta penanganan bencana di Kabupaten Sambas.

 

Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat BPBD Provinsi Kalimantan Barat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Figo, SH, MH. Rombongan DPRD Sambas diterima Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalbar, Judan, S.Pd., M.Pd., bersama Sekretaris BPBD Kalbar, Supriyono, S.STP., M.Si., serta jajaran.

 

Figo mengatakan, koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Sambas memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi dalam menghadapi berbagai potensi bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, kekeringan, serta persoalan kebutuhan air bersih.

 

“Hari ini kami hadir ke BPBD Provinsi Kalbar untuk berkoordinasi dalam rangka memperkuat sinergi dan kesiapsiagaan. Kami juga ingin memastikan dukungan regulasi, anggaran, sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Sambas,” ujar Figo.

 

Menurut Figo, penanganan bencana membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan kesiapan masyarakat di wilayah rawan bencana. Karena itu, DPRD Sambas turut menggali berbagai langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam memperkuat mitigasi dan respons terhadap kondisi darurat.

 

“Mitigasi dan kesiapsiagaan harus kita perkuat sejak awal. Ketika terjadi bencana, pemerintah tidak boleh baru bergerak setelah dampaknya meluas. Kesiapan personel, peralatan, posko, masyarakat, termasuk kebutuhan air bersih, harus dipersiapkan,” katanya.

 

Dalam pertemuan tersebut turut dibahas dukungan pemerintah pusat untuk penanganan bencana di Kalimantan Barat. Bantuan Presiden yang disampaikan saat melakukan peninjauan langsung terhadap penanganan karhutla di Kalbar sebelumnya dialokasikan kepada daerah berdasarkan tingkat keparahan dan dampak bencana. Kabupaten Sambas mendapat alokasi sekitar Rp15 miliar.

 

Figo menyampaikan, DPRD Kabupaten Sambas akan ikut mengawal agar dukungan tersebut dapat dimanfaatkan dan didistribusikan sesuai kebutuhan penanggulangan bencana di daerah.

 

“Kami tentu akan ikut mengawal dukungan anggaran yang diberikan untuk daerah terdampak. Harapannya, anggaran tersebut benar-benar dapat menjawab kebutuhan di lapangan, baik untuk pengadaan peralatan, APD, sarana prasarana maupun kebutuhan penanganan pada saat kondisi darurat dan masa transisi,” ungkapnya.

 

Sejumlah wilayah di Kabupaten Sambas yang menjadi perhatian dalam penanganan karhutla di antaranya Kecamatan Paloh, Sajingan Besar, Tangaran, dan Jawai. Dalam menghadapi kemarau panjang, kesiapsiagaan juga dapat dilakukan melalui pembentukan posko gabungan penanggulangan bencana sebagai bagian dari kewaspadaan pemerintah daerah.

 

Selain karhutla, kebutuhan air bersih akibat kemarau juga menjadi salah satu pembahasan. Pembangunan sumur bor dapat dilakukan sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan air masyarakat dalam kondisi kesiapsiagaan bencana. Pengusulan bantuan peralatan penanggulangan bencana juga dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah disediakan, dengan pengusulan disampaikan oleh kepala daerah.

 

Pertemuan juga membahas pentingnya kelengkapan regulasi dan dokumen penanggulangan bencana di Kabupaten Sambas. Di antaranya Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), serta dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana. Penguatan regulasi di tingkat desa, termasuk kemungkinan penyusunan peraturan desa terkait mitigasi bencana, turut menjadi bagian dari pembahasan.

 

Figo menegaskan, penguatan kelembagaan dan masyarakat di tingkat desa menjadi penting karena penanganan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

 

“Kita ingin masyarakat di wilayah rawan bencana memiliki kesiapsiagaan yang baik. Program Desa Tangguh Bencana harus terus diperkuat sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melakukan mitigasi dan respons awal ketika terjadi bencana,” jelasnya.

 

Dalam koordinasi tersebut, BPBD Kalbar juga menyampaikan pentingnya dukungan DPRD terhadap penguatan anggaran penanggulangan bencana di daerah. Dukungan anggaran dinilai diperlukan untuk memastikan ketersediaan peralatan, sarana prasarana, pembinaan, serta kesiapan menghadapi kondisi darurat.

 

Figo berharap hasil koordinasi tersebut dapat menjadi bahan bagi DPRD Sambas dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran, khususnya dalam memastikan kesiapan pemerintah daerah menghadapi berbagai ancaman bencana.

 

“Penanggulangan bencana membutuhkan kesiapan bersama. DPRD akan terus mendorong penguatan anggaran dan regulasi agar pemerintah daerah memiliki kemampuan yang memadai dalam melakukan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” pungkasnya. (Red)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Bahas Aruk dan Entikong, Bupati Satono Dorong Sinergi Pembangunan Kawasan Perbatasan

Published

on

Mercusuar.Co.Id – Penguatan kerja sama antardaerah menjadi salah satu upaya yang didorong Bupati Sambas, Satono, dalam mendukung pembangunan kawasan perbatasan. Hal tersebut dibahas saat dirinya bersilaturahmi dan berdiskusi dengan Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, bersama jajaran, Kamis malam (29/10/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Kabupaten Sanggau itu membahas sejumlah isu strategis, terutama pengelolaan kawasan perbatasan negara serta peluang kolaborasi antara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Sanggau.

Dalam suasana penuh keakraban, kedua kepala daerah bertukar pandangan mengenai potensi dan tantangan pembangunan di wilayah masing-masing.

Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, menyambut baik pertemuan tersebut. Menurutnya, Sambas dan Sanggau memiliki kedekatan tersendiri yang dapat menjadi dasar memperkuat hubungan antardaerah.

“Sambas dan Sanggau memiliki ikatan kebatinan. Untuk persiapan seperti apa kerja samanya, secara teknis bisa kita tindak lanjuti,” ujar Yohanes Ontot.

Ia menjelaskan, kedua kabupaten juga memiliki kesamaan karakteristik karena sama-sama berbatasan langsung dengan negara tetangga. Sambas memiliki kawasan perbatasan Aruk, sementara Sanggau memiliki kawasan Entikong.

“Dengan adanya kesamaan wilayah perbatasan ini, tentu banyak hal yang bisa kita diskusikan dan saling pelajari. Pengalaman masing-masing daerah bisa menjadi bahan untuk mendorong pembangunan kawasan perbatasan,” ungkapnya.

Menurut Yohanes, hubungan baik yang telah terjalin perlu ditindaklanjuti melalui pembahasan lebih teknis agar peluang kerja sama dapat diwujudkan dalam program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Bupati Sambas, Satono, menegaskan pentingnya membangun komunikasi dan koordinasi antarpemerintah daerah, terutama dalam memperjuangkan kebutuhan pembangunan kawasan perbatasan.

“Silaturahmi seperti ini penting untuk mempererat hubungan sekaligus membuka ruang diskusi. Kita ingin potensi yang dimiliki masing-masing daerah bisa dikomunikasikan dan dikembangkan bersama,” ujar Satono.

Ia juga menilai, persoalan kawasan perbatasan tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu daerah. Diperlukan sinergi dan koordinasi agar berbagai kebutuhan pembangunan mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat.

“Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, berbagai persoalan di kawasan perbatasan bisa kita sampaikan dan perjuangkan bersama. Harapannya, pembangunan di wilayah perbatasan semakin mendapat perhatian dan dukungan,” tambahnya.

Satono berharap hubungan baik antara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Sanggau tidak berhenti pada pertemuan silaturahmi, tetapi berlanjut melalui pembahasan konkret mengenai peluang kerja sama. (red)

Continue Reading

Daerah

Wakil Ketua DPRD Sambas Apresiasi Peran Bunda PAUD dalam Kemajuan Pendidikan

Published

on

mercusuar.co.id – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Ferdinand Syolihin, mengapresiasi perkembangan pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Sambas serta semangat kontingen Laskar HIMPAUDI yang akan berlaga pada kompetisi tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Sintang.

Apresiasi tersebut disampaikan Ferdinand saat menghadiri pelepasan kontingen Laskar HIMPAUDI Sambas dalam rangka peringatan HUT HIMPAUDI Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Gedung Keberbakatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Rabu (28/10/2026).

Ferdinand menilai perkembangan PAUD di Kabupaten Sambas tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk Bunda PAUD Kabupaten Sambas, Yunisa, yang turut berperan dalam mendorong kemajuan pendidikan anak usia dini.

“Perkembangan PAUD di Kabupaten Sambas sampai hari ini benar-benar luar biasa dan tentu ini tidak lepas dari peran Bu Yunisa yang telah memberi warna,” ujarnya.

Menurut Ferdinand, PAUD merupakan fondasi penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia sejak dini. Karena itu, pengembangan pendidikan anak usia dini perlu menjadi perhatian bersama melalui dukungan dan sinergi berbagai pihak.

Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mendukung program pembangunan, termasuk peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sambas.

“PAUD menjadi fondasi awal dalam pembangunan anak-anak kita untuk mendukung kegiatan Bupati Sambas. Sinergi pemerintah dan DPRD sampai hari ini berjalan dengan sangat lancar,” ungkapnya.

Ferdinand berharap kontingen Laskar HIMPAUDI Sambas dapat mengikuti kompetisi di Sintang dengan penuh semangat serta membawa nama baik Kabupaten Sambas.

Continue Reading

Daerah

Bupati Satono Tekankan Pemanfaatan Bantuan Pertanian Rp17 Miliar untuk Tingkatkan Kesejahteraan Petani Sambas

Published

on

MErcusuar.Co.Id – Bupati Sambas H. Satono, S.Sos.I., M.H., mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap sektor pertanian Kabupaten Sambas melalui program Matching Grant dan ICER dengan nilai bantuan lebih dari Rp17 miliar. Ia meminta seluruh penerima manfaat memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Hal itu disampaikan Satono dalam kegiatan di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Kamis (29/10/2026). Ia menyampaikan ucapan selamat kepada kelompok tani, gabungan kelompok tani (Gapoktan), koperasi, serta seluruh penerima manfaat yang telah terpilih mendapatkan bantuan.

Menurut Satono, bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian sekaligus kepercayaan pemerintah pusat terhadap potensi pertanian dan semangat masyarakat petani Sambas.

“Saya berharap bantuan melalui program Matching Grant dan ICER ini benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai bantuan yang diberikan pemerintah hanya menjadi kegiatan seremonial. Alat dan mesin pertanian yang sudah diterima harus dijaga, dirawat, dan digunakan sesuai peruntukannya agar memberikan manfaat nyata bagi petani,” ujarnya.

Ia menjelaskan, modernisasi pertanian menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi waktu, menghemat tenaga, mempercepat proses produksi, serta meningkatkan hasil panen. Namun, modernisasi tidak cukup hanya dengan menyediakan alat dan mesin pertanian, melainkan harus didukung sumber daya manusia yang terampil dan kelembagaan petani yang kuat.

Satono juga menyoroti potensi produksi padi Kabupaten Sambas. Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, produksi padi Sambas pada tahun sebelumnya mencapai sekitar 205.000 ton, sedangkan kebutuhan konsumsi daerah diperkirakan sekitar 100.000 ton.

 

“Ini menunjukkan bahwa Sambas memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan. Kita tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri, tetapi juga berpotensi membantu memenuhi kebutuhan daerah lain,” katanya.

 

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa produksi yang tinggi harus diimbangi dengan kepastian pasar dan harga jual yang menguntungkan petani. Menurutnya, keberlanjutan sektor pertanian sangat bergantung pada kemampuan petani memperoleh pendapatan yang layak dari hasil panen mereka.

“Jangan sampai petani sudah bekerja keras, hasil panen melimpah, tetapi harga yang diterima justru tidak menguntungkan. Karena itu, kita perlu memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bulog, koperasi, dan pelaku usaha agar hasil produksi petani terserap pasar dengan harga yang layak,” tegasnya.

Selain memperkuat pasar dalam negeri, Satono turut menyoroti peluang pemasaran beras Sambas ke Sarawak, Malaysia. Ia menyebutkan, pembahasan kerja sama perdagangan sebelumnya membuka peluang bagi hasil pertanian daerah untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Namun, peluang tersebut perlu didukung kesiapan infrastruktur perdagangan dan perbatasan, mekanisme perizinan, standar mutu, serta kebijakan ekspor yang berlaku.

“Kita juga harus melihat peluang pasar yang lebih luas, termasuk ke Sarawak, Malaysia, dengan tetap mengikuti ketentuan perdagangan yang berlaku. Jangan sampai produksi kita sudah siap, tetapi peluang pemasaran terhambat karena infrastruktur dan mekanisme perdagangan belum memadai,” ujarnya.

 

Satono juga mendorong penyuluh pertanian, kelompok tani, dan dinas terkait untuk memperkuat pendampingan kepada petani, terutama dalam penerapan pola tanam, penggunaan teknologi, pengelolaan lahan, dan peningkatan produktivitas per hektare.

Ia menilai, data pertanian yang akurat sangat diperlukan agar kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran, biaya produksi dapat ditekan, dan kualitas hasil panen terus meningkat.

Dalam kesempatan tersebut, Satono menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pertanian, jajaran dinas terkait, penyuluh pertanian, serta seluruh pihak yang telah mendukung pengembangan sektor pertanian Kabupaten Sambas.

Ia mengajak seluruh petani untuk memperkuat kerja sama, menjaga bantuan yang telah diterima, serta terus meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian.

“Saya ingin petani Sambas semakin maju, semakin sejahtera, dan mampu memanfaatkan teknologi pertanian modern. Mari kita jaga bantuan ini bersama-sama dan buktikan bahwa petani Sambas siap berkembang menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending