MErcusuar.Co.Id – Partai Golkar Kabupaten Sambas memperkuat konsolidasi internal melalui Musyawarah Daerah (Musda) XI yang digelar di Hotel Pantura Jaya Sambas, Minggu (30/8/2026).

Agenda tersebut menjadi ruang bagi jajaran Partai Golkar Kabupaten Sambas untuk melakukan evaluasi organisasi sekaligus menyatukan arah dan langkah kepartaian ke depan.

Bupati Sambas H. Satono, S.Sos.I., M.H., turut hadir dalam Musda tersebut. Kehadirannya menjadi bentuk apresiasi terhadap proses konsolidasi organisasi politik sekaligus upaya membangun komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan seluruh elemen politik di Kabupaten Sambas.

Dalam kesempatan itu, Satono mengapresiasi jajaran Partai Golkar Kabupaten Sambas yang telah mengundangnya. Ia berharap seluruh rangkaian Musda dapat berjalan tertib dan menghasilkan keputusan terbaik bagi keberlangsungan organisasi.

Menurut Satono, kekuatan partai politik tidak hanya berada pada struktur internal, tetapi juga dapat diarahkan untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan.

“Golkar solid, Indonesia maju. Solidnya Golkar adalah untuk membangun Indonesia maju,” ungkap Satono.

Ia menilai pembangunan Kabupaten Sambas membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Karena itu, komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, partai politik serta masyarakat perlu terus diperkuat.

Satono juga berharap Musda XI tidak berhenti pada agenda pergantian atau penyusunan kepengurusan. Lebih dari itu, forum tersebut diharapkan mampu melahirkan gagasan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Semoga Musda ini berjalan dengan baik dan lancar, menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan Partai Golkar serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan Kabupaten Sambas,” harapnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Barat, Ichfany, menempatkan Musda sebagai bagian penting dalam memperkuat fondasi organisasi menghadapi agenda politik mendatang.

Menurutnya, soliditas kader harus dibangun secara menyeluruh, tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi juga hingga struktur organisasi paling bawah.

“Musda ini menjadi momentum untuk melakukan konsolidasi dan memperkuat soliditas seluruh kader. Kita harus bersama-sama membesarkan Partai Golkar dan mempersiapkan diri menghadapi agenda politik ke depan,” ujar Ichfany.

Ia menekankan bahwa kekompakan menjadi salah satu modal utama partai dalam menjalankan agenda organisasi. Karena itu, seluruh kader didorong menjaga kebersamaan dan membangun komunikasi yang semakin kuat.

Ichfany juga berharap kepengurusan Partai Golkar Kabupaten Sambas yang dihasilkan melalui Musda XI mampu menjalankan amanah dengan baik dan semakin dekat dengan masyarakat.

Menurutnya, ukuran kekuatan organisasi bukan hanya dilihat dari struktur kepengurusan, tetapi juga dari kehadiran kader dalam menjawab kebutuhan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Untuk itu, konsolidasi hingga tingkat kecamatan dan desa dinilai perlu terus diperkuat. Komunikasi dengan masyarakat dan berbagai elemen daerah juga menjadi bagian penting dalam menjaga eksistensi serta kepercayaan publik terhadap partai.

Musda XI Partai Golkar Kabupaten Sambas diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat organisasi, menyatukan visi kader dan mempersiapkan langkah menghadapi tantangan politik maupun pembangunan ke depan.

Di sisi lain, sinergi antara pemerintah daerah, partai politik dan masyarakat diharapkan terus terjaga sehingga pembangunan Kabupaten Sambas dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat. (Red)

Mercusuar.Co.Id – Bupati Sambas H. Satono, S.Sos.I., M.H. menegaskan pentingnya integritas, soliditas birokrasi, serta percepatan penyelesaian berbagai persoalan pemerintahan dalam pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas. Jumat (28/8/2026).

‎Dalam sambutannya, Bupati Satono menyampaikan bahwa pelantikan Sekretaris Daerah bukan sekadar pergantian atau pengisian jabatan, melainkan bagian dari keberlanjutan pemerintahan sekaligus bentuk kepercayaan dan amanah dalam menjalankan tanggung jawab strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah.

‎Bupati mengucapkan selamat dan sukses kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas yang baru dilantik. Menurutnya, posisi Sekda memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai koordinator administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai penggerak koordinasi antarperangkat daerah, penguat tata kelola pemerintahan, pembina ASN, pengelola administrasi pembangunan, serta penyelenggara pelayanan publik.

‎“Saya berharap saudara dapat segera membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan seluruh perangkat daerah,” pesan Bupati.

‎Ia juga menekankan agar Sekda mampu menyatukan, menggerakkan, dan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan pemerintahan. Seluruh perangkat daerah diminta bekerja dalam satu irama dan satu arah untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sambas, yakni “Sambas Berkah Berkemajuan”, sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

‎Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan lima hal penting yang harus menjadi perhatian Sekda baru.

‎Pertama, integritas, karena jabatan merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan kejujuran, tanggung jawab, disiplin dan keteladanan.

‎Kedua, soliditas birokrasi, dengan membangun hubungan kerja yang baik bersama seluruh kepala perangkat daerah dan ASN serta menghilangkan ego sektoral.

‎Ketiga, percepatan penyelesaian masalah, dengan menjadikan Sekda sebagai penghubung sekaligus problem solver terhadap berbagai persoalan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

‎Keempat, penguatan sistem merit dan profesionalisme ASN, terutama dalam penempatan, pembinaan dan pengembangan ASN yang harus dilakukan secara objektif, profesional, berdasarkan kompetensi dan kinerja.

‎Kelima, inovasi dan digitalisasi pemerintahan, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, mudah, transparan dan akuntabel.

‎Bupati juga mengingatkan agar jajaran birokrasi tidak kehilangan sensitivitas terhadap persoalan masyarakat. Pemerintah harus memahami kebutuhan, keluhan, serta langkah yang harus segera dilakukan untuk memberikan solusi.

‎

‎“Saya berharap saudara dapat menjadi motor penggerak birokrasi yang mampu menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap regulasi, pencapaian target kinerja dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat,” tegasnya.

‎Kepada seluruh staf ahli, asisten Sekda, kepala perangkat daerah, camat, sekretaris dan direktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, Bupati meminta dukungan penuh terhadap Sekda yang baru.

‎Ia menegaskan, pergantian pejabat tidak boleh dipandang sebagai pergantian kepentingan atau kelompok. Pemerintahan harus tetap berjalan, pelayanan kepada masyarakat harus terus berlangsung, dan pembangunan harus terus dilaksanakan.

‎Bupati kemudian mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sambas menghilangkan ego sektoral, memperkuat koordinasi, meningkatkan disiplin serta menjaga netralitas sebagai ASN.

‎“Mari kita bangun budaya kerja yang lebih profesional. Datang untuk bekerja, bekerja untuk melayani, dan melayani dengan hati,” ujarnya.

‎Menurutnya, masyarakat tidak membutuhkan birokrasi yang hanya banyak berbicara, tetapi birokrasi yang cepat bekerja dan mampu memberikan solusi.

‎Mengakhiri sambutannya, Bupati Satono kembali menyampaikan ucapan selamat kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas yang baru dan berharap amanah serta tanggung jawab yang diberikan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

‎“Semoga Allah Subhanahu Wata’ala memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita sekalian,” tutupnya. (Red)

Mercusuar.Co.Id – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Sambas tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah, TNI, Polri maupun BPBD. Bupati Sambas, H. Satono, S.Sos., M.H., meminta seluruh elemen masyarakat ikut bergerak mencegah dan menangani ancaman karhutla.

Pesan itu disampaikan Satono dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla Kabupaten Sambas, Senin (24/8/2026). Ia menilai karhutla menjadi persoalan yang hampir selalu muncul setiap musim kemarau, sehingga membutuhkan langkah pencegahan yang lebih terkoordinasi.

“Ini sebenarnya persoalan yang sudah rutin terjadi. Mungkin yang berbeda hanya titik, lokasi, luasannya dan sumber apinya. Karena itu, hari ini kita harus menyatukan persepsi dan menyatukan pandangan untuk menyelamatkan masyarakat,” ujar Satono.

Untuk memperkuat penanganan di lapangan, Satono meminta segera dibentuk posko karhutla tingkat kabupaten yang dipusatkan di Kodim 1208/Sambas. Posko tersebut akan diperkuat personel TNI, Polri dan BPBD agar koordinasi serta respons terhadap kejadian karhutla dapat dilakukan lebih cepat.

“Pertama, kita butuh posko. Posko Kabupaten kita tempatkan di Kodim Sambas dan personelnya dibackup oleh Kepolisian serta BPBD. Semua harus siap karena kondisi seperti ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

Tak hanya aparat, peran pemerintah di tingkat kecamatan dan desa juga diminta diperkuat. Satono menginstruksikan para camat segera turun melakukan sosialisasi dengan melibatkan kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan dan masyarakat.

Ia bahkan meminta kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan dan dilaporkan dalam pekan ini.

Menurut Satono, dampak karhutla tidak berhenti pada kerusakan lingkungan. Asap akibat kebakaran dapat mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi hingga proses pendidikan.

“Dampak karhutla itu luas. Kesehatan terdampak, ekonomi terdampak, pendidikan juga terdampak. Karena itu, persoalan ini harus kita hadapi secara bersama-sama,” katanya.

Satono juga mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan minim hujan.

Ia meminta seluruh pihak mematuhi arahan pemerintah pusat terkait pencegahan karhutla.

“Dengan kondisi kemarau, suhu tinggi dan tidak turun hujan, jangan ada yang mencoba-coba melakukan pembakaran lahan. Dampaknya bisa sangat besar bagi keselamatan kita semua,” tegas Satono.

Upaya pencegahan juga akan diperluas melalui rumah-rumah ibadah. Satono meminta para pemuka agama di masjid, gereja, pura maupun klenteng turut menyampaikan pesan mengenai bahaya pembakaran hutan dan lahan kepada masyarakat.

“Semua harus jalan. Pemerintahan jalan, masyarakat jalan, agama juga jalan. Jangan sampai untuk kepentingan pribadi atau kelompok, kemudian menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas,” ujarnya.

Ia menegaskan seluruh perangkat daerah terkait juga harus meningkatkan kesiapsiagaan selama masa rawan karhutla.

“Jangan diserahkan hanya kepada Pemda, TNI dan Polri. Ini tanggung jawab kita bersama. Yang pertama dukungan pendanaan, yang kedua posko, kemudian sosialisasi dan pengawasan harus berjalan,” pungkasnya. (red)