Mercusuar.co.id  – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sambas Anwari, menyampaikan apresiasi atas langkah strategis yang dilakukan Bupati Sambas, Satono, dalam memperjuangkan program pembangunan bagi masyarakat perbatasan.

Menurut Anwari, audiensi yang dilakukan bersama Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, serta Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Legislator Gerindra ini menilai, masuknya Kabupaten Sambas dalam prioritas program Sekolah Rakyat menjadi kabar baik yang patut disyukuri, khususnya bagi masyarakat di wilayah perbatasan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan.

“Kami di DPRD tentu mengapresiasi langkah Bupati Sambas yang aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat hingga ke tingkat pusat. Ini bukti keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” ujar Anwari.

Menurutnya, program Sekolah Rakyat dengan konsep boarding school sangat relevan diterapkan di daerah perbatasan seperti Sambas. Selain mampu menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu, program ini juga dinilai dapat menjadi solusi dalam menekan angka putus sekolah.

Anwari juga menegaskan dukungan DPRD terhadap pelaksanaan program tersebut, termasuk dalam aspek penganggaran dan pengawasan agar berjalan tepat sasaran.

“Kami siap mendukung, baik dari sisi kebijakan maupun pengawasan, agar program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama bagi anak-anak fakir miskin, yatim, dan yang putus sekolah,” tegasnya.

Ia berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sambas dan pemerintah pusat terus diperkuat, sehingga berbagai program pembangunan, khususnya di bidang pendidikan dan sosial, dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

“Harapan kita, program ini tidak hanya meningkatkan akses pendidikan, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat perbatasan ke depan,” tutupnya. (Red)

Upaya memastikan kualitas makanan bagi pelajar terus diperkuat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas. Salah satu langkah yang didorong adalah kewajiban kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Dinas Kesehatan Sambas, dr. Ganjar Eko Prabowo, menegaskan bahwa sertifikasi tersebut menjadi elemen penting dalam menjamin keamanan dan mutu makanan yang disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurutnya, SLHS bukan sekadar formalitas, melainkan indikator bahwa dapur telah memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.

“Melalui sertifikat ini, proses pengolahan makanan dipastikan mengikuti prosedur yang ketat, mulai dari pemilihan bahan baku hingga penyajian,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Ia menjelaskan, penerapan standar tersebut berperan besar dalam mencegah risiko keracunan makanan sekaligus melindungi kesehatan siswa sebagai penerima manfaat program MBG. Makanan yang disajikan harus dipastikan higienis, aman, serta memiliki nilai gizi yang baik untuk mendukung tumbuh kembang anak.

Selain itu, keberadaan SLHS juga menunjukkan bahwa dapur SPPG telah menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, potensi munculnya penyakit akibat pangan dapat ditekan secara maksimal.

Ganjar menambahkan, sertifikasi ini juga berkaitan erat dengan aspek pengawasan dan transparansi. Dengan adanya SLHS, dinas kesehatan dapat melakukan pengawasan berbasis risiko secara lebih terukur, sementara masyarakat termasuk orang tua siswa dapat ikut memantau kualitas layanan makanan.

“Ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap program MBG, sehingga orang tua merasa yakin anak-anak mereka mendapatkan asupan yang aman dan sehat,” katanya.

Meski demikian, pihaknya belum merinci jumlah dapur MBG di Sambas yang telah mengantongi sertifikat tersebut. Untuk data lebih lanjut, ia menyarankan agar berkoordinasi dengan koordinator wilayah MBG setempat.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan program pemenuhan gizi berjalan optimal, tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas dan keamanan pangan yang diberikan kepada siswa. (Red)

Mercusuar.Co.Id – Instruksi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk menertibkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mendapat dukungan luas, baik dari masyarakat maupun kalangan legislatif.

Dukungan tersebut salah satunya disampaikan oleh Mardani, yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI) Kabupaten Sambas. Ia menilai langkah Presiden merupakan bentuk komitmen kuat negara dalam membenahi tata kelola sektor pertambangan nasional.

Menurutnya, kebijakan pencabutan IUP bermasalah—terutama yang berada di kawasan hutan lindung—merupakan langkah tegas yang harus didukung bersama. Hal ini dinilai penting agar aktivitas pertambangan tetap berjalan sesuai aturan serta tidak merusak lingkungan.

“Langkah Presiden untuk mencabut IUP bermasalah adalah upaya memastikan sektor pertambangan berjalan dalam koridor hukum dan tetap menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya, Sabtu (10/5/2026).

Mardani yang juga merupakan anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menambahkan, penataan IUP menjadi momentum penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan perizinan yang selama ini kerap muncul. Mulai dari aspek legalitas, kesesuaian tata ruang, hingga kepatuhan terhadap aturan lingkungan.

Ia juga mengapresiasi langkah cepat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, dalam menindaklanjuti arahan Presiden melalui evaluasi menyeluruh terhadap IUP, termasuk yang berada di kawasan hutan.

Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membenahi tata kelola sektor mineral dan batubara agar lebih transparan dan akuntabel.

“Upaya ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh sekaligus menertibkan pihak-pihak yang tidak memenuhi ketentuan,” katanya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara IUP dan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) agar produksi mineral dan batubara tetap terkendali. Hal ini juga dinilai dapat mendukung stabilitas harga serta mengoptimalkan penerimaan negara.

Selain itu, penertiban IUP bermasalah diyakini akan berdampak positif terhadap iklim investasi di sektor pertambangan, karena hanya pelaku usaha yang memenuhi standar yang dapat melanjutkan operasionalnya.

Sebagai mitra pemerintah, pihaknya menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar proses evaluasi dan penertiban IUP berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat. (Red)