Connect with us

Sambas

Nelayan Selakau Didata, Pemerintah Benahi Distribusi BBM Bersubsidi

Published

on

Mercusuar.Co.Id – Dalam upaya meningkatkan akurasi data sektor perikanan tangkap serta menjamin penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran, Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas melalui Bidang Perikanan Tangkap melaksanakan kegiatan pendataan kapal nelayan di Kecamatan Selakau.

‎Kegiatan ini dilaksanakan selama empat hari, terhitung sejak tanggal 27 hingga 30 April 2026, dengan melibatkan tim teknis lapangan yang secara langsung mendatangi lokasi-lokasi aktivitas nelayan, pangkalan kapal, serta berkoordinasi dengan kelompok nelayan dan agen di wilayah tersebut.

‎Pendataan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan akurat mengenai kondisi riil armada penangkapan ikan di Kecamatan Selakau. Adapun aspek yang didata meliputi jumlah kapal nelayan, ukuran kapal (gross tonnage), jenis dan kapasitas mesin yang digunakan, jenis alat tangkap, hingga jumlah agen atau penyalur yang beroperasi di wilayah tersebut.

‎Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Agus Ashardi, S.St.P, menyampaikan bahwa selama ini masih terdapat ketidaksesuaian antara data administratif dan kondisi di lapangan, sehingga berdampak pada penyaluran bantuan, khususnya BBM bersubsidi bagi nelayan.

‎“Melalui kegiatan pendataan ini, kami ingin memastikan bahwa data yang dimiliki pemerintah benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Hal ini sangat penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, terutama dalam menentukan alokasi BBM bersubsidi bagi nelayan,” jelasnya. Kamis. (30/04/2025).

‎Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa salah satu fokus utama dari kegiatan ini adalah melakukan sinkronisasi data nelayan penerima BBM bersubsidi, sehingga penyaluran dapat dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

‎“Dengan data yang valid dan terverifikasi, pengawasan distribusi BBM juga akan lebih mudah dilakukan, sehingga potensi penyalahgunaan dapat diminimalisir,” tambahnya.

‎Selain itu, pendataan ini juga menjadi langkah strategis untuk menghitung secara pasti kebutuhan kuota BBM nelayan di Kecamatan Selakau. Selama ini, nelayan setempat kerap mengeluhkan keterbatasan kuota BBM yang tersedia, yang dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan operasional mereka dalam melakukan penangkapan ikan.

‎”Berdasarkan hasil dialog dengan nelayan di lapangan, diketahui bahwa kuota BBM bersubsidi yang disalurkan melalui SPBUN saat ini umumnya hanya mencukupi untuk satu kali aktivitas melaut dalam kurun waktu satu minggu. Kondisi ini tentu berdampak langsung terhadap produktivitas dan pendapatan nelayan,” ucapnya.

‎Dinas Perikanan Kabupaten Sambas juga menegaskan bahwa kegiatan pendataan ini tidak hanya terbatas di Kecamatan Selakau. Dalam waktu dekat, kegiatan serupa akan dilaksanakan di kecamatan lain yang memiliki potensi perikanan tangkap cukup besar, seperti Kecamatan Pemangkat, Jawai, dan Paloh, guna memperoleh basis data yang merata di seluruh wilayah pesisir Kabupaten Sambas.

‎”Selain melakuan pendataan teknis, tim juga secara aktif menyerap aspirasi dan mendengarkan berbagai kendala yang dihadapi nelayan di lapangan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari pendekatan partisipatif dalam perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat nelayan,” ungkapnya.

‎Salah satu perwakilan agen nelayan di Kecamatan Selakau, Edi yang akrab disapa Bang De Edi, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini. Ia menilai bahwa pendataan kapal nelayan merupakan langkah penting yang selama ini belum pernah dilakukan secara menyeluruh.

‎“Kami sangat menyambut baik kegiatan ini, karena selama ini belum pernah ada pendataan kapal nelayan secara langsung di lapangan. Harapan kami, dengan adanya pendataan ini, nelayan bisa lebih mudah mendapatkan rekomendasi barcode untuk pengambilan BBM bersubsidi di SPBUN,” ujarnya.

‎Ia juga mengungkapkan bahwa keterbatasan kuota BBM seringkali memaksa agen dan nelayan untuk mencari alternatif BBM dengan harga di atas subsidi. Bahkan, dalam beberapa kondisi, agen harus menanggung selisih harga antara Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter agar nelayan tetap dapat melaut.

‎“Ini tentu menjadi beban tambahan bagi kami dan nelayan. Oleh karena itu, kami berharap ke depan kuota BBM bisa disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan,” tambahnya.

‎Hal senada juga disampaikan oleh perwakilan nelayan tradisional, Tobing. Ia menilai bahwa selama ini nelayan tradisional masih menghadapi keterbatasan informasi terkait mekanisme dan persyaratan untuk memperoleh BBM bersubsidi.

‎“Kami nelayan kecil sering kali tidak mengetahui bagaimana cara mendapatkan rekomendasi BBM bersubsidi. Dengan adanya kegiatan pendataan ini, kami berharap semua nelayan, termasuk nelayan tradisional, dapat terdata dan memperoleh akses yang sama terhadap BBM bersubsidi,” ujarnya.

‎Melalui kegiatan pendataan ini, Pemerintah Kabupaten Sambas berharap dapat membangun sistem pendataan nelayan yang lebih akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan. Data yang diperoleh nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan strategis, termasuk dalam penentuan kuota BBM bersubsidi, pemberian bantuan, serta pengembangan sektor perikanan tangkap secara keseluruhan.

Di akhir kegiatan, Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat nelayan, mendengar aspirasi mereka, serta menghadirkan solusi nyata guna meningkatkan kesejahteraan nelayan dan keberlanjutan sektor perikanan di daerah. (Red)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sambas

Hadiri Seminar ISKA, Bupati Satono Dorong Toleransi dan Persatuan

Published

on

Mercusuar.Co.Id – Bupati Sambas H. Satono menghadiri sekaligus membuka seminar bertema Sinergitas Lintas Agama dalam Membangun Sambas Berkemajuan yang digelar Ikatan Sarjana Katolik (ISKA) di Gedung Paroki Sambas, Sabtu (9/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ruang memperkuat toleransi dan kebersamaan antarumat beragama sekaligus membangun semangat kolaborasi dalam mendukung pembangunan Kabupaten Sambas yang harmonis dan maju.

Dalam sambutannya, Bupati Satono mengapresiasi pelaksanaan seminar yang dinilai mampu menjadi sarana mempererat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Sambas.

“Seminar ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan menjadi titik awal untuk melahirkan kontribusi nyata, ide-ide cemerlang, serta semangat kebersamaan demi kemajuan Kabupaten Sambas,” ujar Satono.

Ia berharap para peserta yang hadir dapat menjadi generasi penerus yang turut mengambil peran dalam pembangunan daerah melalui pemikiran dan aksi positif di tengah masyarakat.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata.

“Jadikan ini sebagai starting awal dalam memberikan kontribusi yang konkret dan ide-ide yang cemerlang. Mari bersinergi dan berkolaborasi dalam hal-hal positif,” katanya.

Pada kesempatan itu, Satono juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga kondusivitas daerah serta memperkuat persatuan tanpa memandang perbedaan latar belakang agama maupun golongan.

“Maka dari itu seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kondusivitas daerah, memperkuat persatuan, serta bersatu padu tanpa memandang latar belakang apapun dalam membangun Kabupaten Sambas yang aman, damai, dan sejahtera demi mewujudkan Sambas yang berkah berkemajuan,” tutupnya. (Red)

Continue Reading

Sambas

DPRD Sambas Gelar RDP Bahas Rencana Pabrik Kelapa Sawit di Desa Sungai Palah, Anwari Soroti Kurangnya Komunikasi

Published

on

Mercusuar.Co.Id – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sambas, Anwari menyampaikan bahwa persoalan utama terkait rencana pembangunan pabrik kelapa sawit di Desa Sungai Palah, Kecamatan Galing, adalah kurangnya komunikasi antara pihak perusahaan dengan masyarakat setempat.

 

Hal tersebut disampaikan Anwari saat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait rencana pembangunan pabrik kelapa sawit oleh PT. Cemerlang Andalan Sawit (CAS), Jumat (08/05/2026).

 

Rapat tersebut turut dihadiri unsur masyarakat Desa Sungai Palah, pihak PT. CAS, serta dinas terkait lainnya.

Dalam RDPU tersebut, masyarakat menyampaikan keluhan terkait minimnya sosialisasi yang dilakukan pihak perusahaan kepada warga tingkat bawah mengenai rencana pembangunan pabrik kelapa sawit di wilayah mereka. Kondisi itu membuat masyarakat mengadukan persoalan tersebut kepada DPRD Sambas agar difasilitasi melalui rapat dengar pendapat umum.

 

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sambas, Anwari, mengatakan bahwa inti dari persoalan yang muncul saat ini adalah belum terbangunnya komunikasi yang baik antara pihak terkait dengan masyarakat.

 

“Permasalahan yang terjadi hari ini sebenarnya adalah kurangnya komunikasi antara pihak terkait dengan masyarakat,” ujarnya.

 

Anwari juga berpesan agar pihak perusahaan segera membangun komunikasi secara langsung dengan masyarakat, tidak hanya berkoordinasi dengan pemerintah Desa saja.

 

“Kami berharap pihak perusahaan segera berkomunikasi dengan masyarakat, bukan hanya dengan kepala desa tetapi juga dengan masyarakat desa secara langsung,” katanya.

 

Menurutnya, apabila komunikasi sudah terjalin dengan baik, maka masyarakat juga akan menerima dan mendukung keberadaan perusahaan di desa mereka.

 

“Ketika komunikasi sudah terbangun, masyarakat tentu akan senang dengan kehadiran perusahaan di kampung mereka,” pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Sambas

Rencana Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit PT. CAS di Desa Sungai Palah, DPRD Minta Komunikasi dengan Warga Diperkuat

Published

on

Mercusuar.Co.Id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait rencana pembangunan pabrik kelapa sawit di Desa Sungai Palah, Kecamatan Galing, Jumat (08/05/2026).

 

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sambas, Lerry Kurniawan Figo, dan dihadiri pihak perusahaan PT. Cemerlang Andalan Sawit (CAS), pemerintah desa, masyarakat, serta sejumlah unsur Dinas terkait lainnya.

 

Dalam keterangannya Figo menegaskan pentingnya menyatukan persepsi seluruh pihak agar keberadaan perusahaan nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

 

“Ada beberapa poin kesimpulan dalam rangka bagaimana menyatukan persepsi dari hasil rapat tadi. Intinya bagaimana pemerintah desa lebih intensif membangun komunikasi kepada masyarakat,” ujarnya.

 

Menurutnya, pihak perusahaan juga harus mampu menjamin keberadaan dan kenyamanan masyarakat yang berada di sekitar lingkungan pabrik, khususnya terkait dampak lingkungan maupun dampak sosial.

 

“Perusahaan harus bisa menjamin potensi dampak itu agar dapat diantisipasi melalui langkah mitigasi yang dilakukan,” katanya.

 

Figo menambahkan, secara hukum perusahaan diketahui telah memiliki izin dan telah melalui proses kajian serta verifikasi yang berlaku. Namun demikian, ia menilai kajian sosial di tengah masyarakat juga harus menjadi perhatian serius.

 

“Kita jangan lupa menyeimbangkan kajian sosial masyarakat. Di situ perlunya komunikasi internal dari berbagai pihak, baik perusahaan, pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten,” jelasnya.

 

Ia berharap keberadaan perusahaan nantinya mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan membuka peluang kesejahteraan di wilayah sekitar.

 

“Kita ingin keberadaan perusahaan memberikan nilai positif terhadap kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat,” tambahnya.

 

Dalam rekomendasi hasil RDPU tersebut, DPRD Sambas meminta pihak perusahaan segera melakukan sosialisasi ulang kepada masyarakat guna meredam keresahan dan kekhawatiran warga, khususnya yang tinggal di sekitar lokasi rencana pembangunan pabrik.

 

“Kami minta dalam waktu dekat pihak perusahaan melakukan pendekatan kembali kepada masyarakat terkait potensi keresahan dan kekhawatiran warga,” tegasnya

 

Ia juga memastikan DPRD Kabupaten Sambas akan terus mengawal aspirasi masyarakat serta mengawasi komitmen perusahaan terhadap hak-hak warga di sekitar wilayah operasional.

 

“Kami DPRD akan tetap mengawal aspirasi ini. Kita semua harus sama-sama mengawasi dan mengontrol apakah perusahaan benar-benar menjalankan komitmennya terhadap masyarakat sekitar,” pungkasnya (Red)

Continue Reading

Trending