Connect with us

Sambas

Fraksi PKB Sambas Beri Catatan Tiga Raperda, Dorong Kebijakan Berpihak pada Rakyat

Published

on

Mercusuar.Co.Id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sambas menyampaikan sejumlah catatan terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dibahas bersama Pemerintah Kabupaten Sambas.

Pandangan umum tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB, Ariyadi Tri Nurcahyanto, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sambas, Selasa (11/8/2026).

Tiga Raperda tersebut meliputi perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sambas 2026-2045.

Ariyadi mengatakan PKB mendukung pembahasan ketiga Raperda sebagai upaya menyesuaikan regulasi daerah dengan perkembangan aturan nasional sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan.

“Ketiga Raperda ini harus menjadi landasan hukum yang kokoh demi tata kelola pemerintahan yang jujur, transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan berpihak pada kepentingan rakyat luas,” ujar Ariyadi.

Untuk pengelolaan barang milik daerah, PKB mendorong agar aset pemerintah ditata, dicatat, diamankan dan dimanfaatkan secara optimal sehingga memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat.

Fraksi PKB juga meminta pemanfaatan aset membuka peluang kemitraan dengan koperasi, kelompok tani, nelayan dan UMKM lokal, termasuk masyarakat di desa dan wilayah perbatasan. Aset strategis daerah juga diminta tidak dilepaskan secara terburu-buru dan setiap proses pemanfaatannya harus transparan serta dapat diawasi.

Sementara dalam pengelolaan keuangan daerah, PKB menekankan agar perubahan regulasi tetap berpihak kepada masyarakat kecil, petani, nelayan, UMKM dan wilayah perbatasan.

“Pengelolaan anggaran harus lebih memprioritaskan pendidikan, kesehatan, prasarana dasar, air bersih dan pelayanan sosial,” katanya.

Terkait RTRW 2026-2045, PKB menilai regulasi tersebut sangat strategis karena menjadi arah pembangunan Kabupaten Sambas selama 20 tahun ke depan.

PKB meminta RTRW diselaraskan dengan RTRW Provinsi Kalimantan Barat dan kebijakan Satu Peta Indonesia untuk mencegah tumpang tindih peruntukan ruang, terutama di kawasan perbatasan, kawasan hutan dan lahan yang telah dikelola masyarakat secara turun-temurun.

Fraksi PKB juga menyoroti perlindungan lahan pertanian produktif serta penyelesaian persoalan agraria yang masih dihadapi masyarakat.

“RTRW tidak boleh hanya berpusat di kota atau kawasan strategis tertentu saja. Seluruh masyarakat Kabupaten Sambas berhak mendapatkan pelayanan yang sama,” tegas Ariyadi.

Selain itu, pembangunan dan investasi diminta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, sumber air dan ekosistem. PKB juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembahasan RTRW agar zonasi yang ditetapkan benar-benar sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Ariyadi berharap RTRW Sambas 2026-2045 tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan, tetapi menjadi instrumen pemerataan pembangunan, keadilan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Red)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sambas

Ferdinan Dorong Sekda Baru Perkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Published

on

Mercusuar.Co.Id – Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sambas sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sambas, Ferdinan Syolihin, S.E., M.E., menyampaikan apresiasi atas ditetapkannya Dr. H. Rachmad Robbi, S.E., M.E., sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sambas.

Ferdinan menilai kehadiran Sekda baru menjadi bagian penting dalam memperkuat roda pemerintahan daerah, terutama dalam memastikan koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berjalan efektif dan program pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan visi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Sambas.

“Pertama tentu kita memberikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Bapak Dr. H. Rachmad Robbi atas amanah yang diberikan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas. Ini merupakan tugas dan tanggung jawab yang besar dalam membantu kepala daerah menjalankan pemerintahan dan pembangunan,” ujar Ferdinan.

Menurutnya, posisi Sekda memiliki peran strategis sebagai penggerak administrasi pemerintahan sekaligus jembatan koordinasi antara kepala daerah, perangkat daerah, DPRD, serta berbagai elemen masyarakat. Karena itu, ia berharap Sekda baru mampu membangun komunikasi dan koordinasi yang semakin baik dengan seluruh pemangku kepentingan.

Ferdinan juga berharap Rachmad Robbi dapat membawa semangat baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, birokrasi harus semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menjawab persoalan-persoalan pembangunan yang masih menjadi perhatian di Kabupaten Sambas.

“Harapan kami tentunya Pak Sekda dapat menjalankan amanah ini dengan baik, membangun koordinasi yang kuat, serta memastikan birokrasi bekerja secara efektif, transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Kita ingin pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” katanya.

Sebagai pimpinan DPRD, Ferdinan menegaskan bahwa pihaknya siap membangun sinergi dan komunikasi konstruktif dengan Sekda beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Sambas. Menurutnya, hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan agar agenda pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal.

Ia berharap DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sambas dapat terus memperkuat kolaborasi, terutama dalam pembahasan kebijakan, penganggaran, pengawasan pembangunan, serta penyelesaian berbagai persoalan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

“Kami di DPRD tentu siap bersinergi. Perbedaan pandangan dalam menjalankan fungsi masing-masing merupakan hal yang biasa, tetapi tujuan kita sama, bagaimana Kabupaten Sambas semakin maju dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” tegas Ferdinan.

Lebih lanjut, Ferdinan berharap Sekda baru dapat menjadi sosok yang mampu mengayomi seluruh jajaran birokrasi serta menjaga soliditas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

Ia menilai tantangan pemerintahan ke depan semakin kompleks sehingga dibutuhkan kepemimpinan birokrasi yang mampu bekerja cepat, profesional, adaptif dan memiliki komitmen kuat terhadap kepentingan masyarakat.

“Kita berharap beliau bisa menjadi penguat di dalam pemerintahan. Mampu mengkoordinasikan seluruh OPD, menjaga kekompakan ASN dan memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sambas,” pungkasnya.

Dengan hadirnya Sekda baru, Ferdinan berharap momentum tersebut dapat menjadi energi positif untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sambas. (Red)

Continue Reading

Sambas

Ketua DPRD Minta Pemerintah Perbanyak Titik Penampungan Air di Wilayah Rawan Karhutla

Published

on

Mercusuar.Co.Id – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Sambas dinilai tidak cukup hanya mengandalkan kesiapan personel dan peralatan pemadam. Ketersediaan sumber air di lokasi rawan kebakaran juga menjadi faktor penting yang harus dipersiapkan sejak dini.
Ketua DPRD Kabupaten Sambas, H. Abu Bakar, mendorong pemerintah daerah membangun embung, kanal, parit besar hingga titik-titik penampungan air di wilayah yang selama ini rawan karhutla.
Dorongan tersebut disampaikan Abu Bakar dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Karhutla Kabupaten Sambas, Senin (24/8/2026).
Rakor tersebut membahas kondisi karhutla berdasarkan pemaparan BPBD dan BMKG serta arahan Bupati Sambas, Kapolres Sambas dan Dandim 1208/Sambas.
Abu Bakar mengatakan, persoalan ketersediaan air menjadi salah satu kendala utama ketika kebakaran terjadi.
“Kalau kita lihat, alat ada, apa pun ada. Cuma permasalahannya adalah air, seperti yang disampaikan Bapak Kapolres. Ada embung, tetapi airnya tidak banyak. Kalau alat secanggih apa pun, kalau airnya tidak ada, tentu percuma juga,” tegasnya.
Dari hasil pemaparan dalam rakor, Abu Bakar menyebut Kecamatan Teluk Keramat dan Paloh menjadi wilayah yang perlu mendapat perhatian lebih karena memiliki titik-titik yang rawan mengalami kebakaran.
Ia meminta BPBD bersama perangkat daerah terkait mulai memetakan lokasi strategis untuk pembangunan sarana penampungan air.
“Ke depan, Kepala BPBD bersama dinas terkait, bagaimana kita membuat embung, kanal, atau parit besar di lokasi-lokasi rawan kebakaran. Nanti kita juga perlu berkoordinasi dengan KPH, khususnya apabila lokasinya berada di kawasan hutan produksi,” ujarnya.
Teluk Keramat menjadi salah satu contoh wilayah yang menurutnya perlu diprioritaskan. Abu Bakar mengusulkan pembangunan parit dengan ukuran yang cukup besar agar mampu menampung cadangan air saat musim hujan.
“Itu tolong nanti di titik-titik, contohnya Teluk Keramat, dibuat parit besar-besarnya. Mungkin kedalamannya bisa empat sampai enam meter dan dibuat cukup lebar,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan agar pembangunan sarana penampungan air tidak hanya berhenti pada pembuatan embung atau parit. Sistem pengelolaan air harus disiapkan agar cadangan tersebut dapat bertahan hingga musim kemarau.
“Dengan PU nanti, buat pintu airnya. Jangan nanti musim hujan air dibuang, kemudian musim kemarau air habis. Harus dibuat pintu air supaya titik-titik air itu bisa ditutup dan disimpan,” katanya.
Selain langkah teknis, Abu Bakar turut mengapresiasi usulan pelaksanaan Salat Istisqa sebagai bentuk ikhtiar spiritual menghadapi kemarau panjang.
Menurutnya, langkah spiritual dan upaya teknis harus berjalan beriringan.
Pemerintah tetap perlu menyiapkan infrastruktur agar ketika kebakaran terjadi, sumber air tersedia dan proses pemadaman dapat dilakukan lebih cepat.
Dengan adanya cadangan air di sejumlah titik strategis, Ketua DPRD Sambas optimistis penanganan karhutla dapat dilakukan lebih efektif sekaligus memperkuat upaya pencegahan di wilayah rawan kebakaran. (Red)
Continue Reading

Sambas

Cegah Karhutla, Anggota DPRD Minta Warga Hindari Pembakaran Lahan

Published

on

Mercusuar.Co.Id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas, Ahmad Hapsak Setiawan menghimbau masyarakat untuk tidak membakar hutan dan lahan (Karhutla) di musim panas.

“Dengan keadaan cuaca yang panas ini, saya menghimbau seluruh masyarakat untuk tidak membakar lahan saat ini,” katanya. Kamis (20/8/2026).

Dia menyebutkan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terjadi di musim kemarau ini kebanyakan akibat dari ulah manusia yang sengaja membakar lahan atau sampah untuk kepentingan pribadi.

“Kebanyakan rata-rata terjadinya Karhutla ini disebabkan oleh oknum-oknum yang memang sengaja membakar untuk membuka lahan baru,” ucapnya.

Disampaikan Legislator PPP ini  masyarakat juga perlu untuk disosialisasikan tentang hal ini dan masyarakat sejatinya sudah paham akan larangan tersebut.

“Sebenarnya masyarakat sudah paham akan larangan dan himbauan terhadap peraturan yang melarang membakar dengan sengaja, apalagi pihak kepolisian, babinkamtibmas dan pemerintah melakukan sosialisasi, tetapi masih saja oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

“Saya harap kepada masyarakat harus tetap menjaga, hindari dulu khusus untuk bakar membakar, karena dampak dari Karhutla begitu besar untuk lingkungan hidup kita,” Pungkasnya  (Red)

Continue Reading

Trending