Connect with us

Sambas

Bupati Satono Hadiri RDP Komisi II DPR RI, Dorong Solusi Konkret Pembayaran Gaji PPPK Daerah

Published

on

Mercusuar.Co.Id – Bupati Sambas, H. Satono, S.Sos.I., M.H. menghadiri rapat kerja dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi II DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri serta para Kepala Daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia.

Pada rapat tersebut dibahas secara serius terkait pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang saat ini menjadi persoalan pelik seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

“Terdapat beberapa poin yang telah menjadi rumusan bersama guna mengatasi pembayaran insentif PPPK, kita berharap pertemuan hari ini dengan Komisi II DPR RI, Kemenpan RB dan Mendagri serta kepala daerah se Indonesia bisa menjadi solusi konkrit persoalan yang dialami oleh seluruh daerah di Indonesia terkait PPPK,” Kata Bupati Satono.

Pertemuan tersebut menghasilkan enam kesimpulan rapat yakni

Pertama, Komisi II DPR RI mendukung kesepakatan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan untuk menerapkan masa transisi dalam pelaksanaan ketentuan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang HKPD diatur melalui Undang-Undang APBN.

Kedua, Komisi II DPR RI mendorong Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB untuk segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan agar menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan perihal perubahan besaran persentase belanja pegawai di APBD sebagaimana amanat Pasal 146 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

Ketiga, Komisi II DPR RI menegaskan bahwa PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang telah diangkat melalui kebijakan penataan tenaga non-ASN tidak boleh diberhentikan akibat keterbatasan fiskal daerah maupun penerapan ketentuan batas maksimal 30% belanja pegawai daerah.

Keempat, Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB mengkoordinasikan penerbitan Peraturan Pemerintah Manajemen ASN guna menjamin kepastian masa kerja, jenjang karir, kesejahteraan, dan perlindungan sosial ASN.

Kelima, Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar meningkatkan alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) pada tahun-tahun mendatang guna mendukung kemampuan keuangan daerah.

Keenam Komisi II DPR RI Mendorong Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB berkoordinasi dengan Kementerian terkait agar sumber pembiayaan PPPK dan PPPK Paruh waktu daerah, terutama tenaga Kesehatan, Guru dan Tenaga kependidikan dibiayai dari APBN. (Red)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Hacked By SadClownNight

Published

on

By G

Continue Reading

Sambas

Ferdinan Dorong Sekda Baru Perkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Published

on

Mercusuar.Co.Id – Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sambas sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sambas, Ferdinan Syolihin, S.E., M.E., menyampaikan apresiasi atas ditetapkannya Dr. H. Rachmad Robbi, S.E., M.E., sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sambas.

Ferdinan menilai kehadiran Sekda baru menjadi bagian penting dalam memperkuat roda pemerintahan daerah, terutama dalam memastikan koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berjalan efektif dan program pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan visi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Sambas.

“Pertama tentu kita memberikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Bapak Dr. H. Rachmad Robbi atas amanah yang diberikan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas. Ini merupakan tugas dan tanggung jawab yang besar dalam membantu kepala daerah menjalankan pemerintahan dan pembangunan,” ujar Ferdinan.

Menurutnya, posisi Sekda memiliki peran strategis sebagai penggerak administrasi pemerintahan sekaligus jembatan koordinasi antara kepala daerah, perangkat daerah, DPRD, serta berbagai elemen masyarakat. Karena itu, ia berharap Sekda baru mampu membangun komunikasi dan koordinasi yang semakin baik dengan seluruh pemangku kepentingan.

Ferdinan juga berharap Rachmad Robbi dapat membawa semangat baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, birokrasi harus semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menjawab persoalan-persoalan pembangunan yang masih menjadi perhatian di Kabupaten Sambas.

“Harapan kami tentunya Pak Sekda dapat menjalankan amanah ini dengan baik, membangun koordinasi yang kuat, serta memastikan birokrasi bekerja secara efektif, transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Kita ingin pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” katanya.

Sebagai pimpinan DPRD, Ferdinan menegaskan bahwa pihaknya siap membangun sinergi dan komunikasi konstruktif dengan Sekda beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Sambas. Menurutnya, hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan agar agenda pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal.

Ia berharap DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sambas dapat terus memperkuat kolaborasi, terutama dalam pembahasan kebijakan, penganggaran, pengawasan pembangunan, serta penyelesaian berbagai persoalan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

“Kami di DPRD tentu siap bersinergi. Perbedaan pandangan dalam menjalankan fungsi masing-masing merupakan hal yang biasa, tetapi tujuan kita sama, bagaimana Kabupaten Sambas semakin maju dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” tegas Ferdinan.

Lebih lanjut, Ferdinan berharap Sekda baru dapat menjadi sosok yang mampu mengayomi seluruh jajaran birokrasi serta menjaga soliditas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

Ia menilai tantangan pemerintahan ke depan semakin kompleks sehingga dibutuhkan kepemimpinan birokrasi yang mampu bekerja cepat, profesional, adaptif dan memiliki komitmen kuat terhadap kepentingan masyarakat.

“Kita berharap beliau bisa menjadi penguat di dalam pemerintahan. Mampu mengkoordinasikan seluruh OPD, menjaga kekompakan ASN dan memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sambas,” pungkasnya.

Dengan hadirnya Sekda baru, Ferdinan berharap momentum tersebut dapat menjadi energi positif untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sambas. (Red)

Continue Reading

Sambas

Ketua DPRD Minta Pemerintah Perbanyak Titik Penampungan Air di Wilayah Rawan Karhutla

Published

on

Mercusuar.Co.Id – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Sambas dinilai tidak cukup hanya mengandalkan kesiapan personel dan peralatan pemadam. Ketersediaan sumber air di lokasi rawan kebakaran juga menjadi faktor penting yang harus dipersiapkan sejak dini.
Ketua DPRD Kabupaten Sambas, H. Abu Bakar, mendorong pemerintah daerah membangun embung, kanal, parit besar hingga titik-titik penampungan air di wilayah yang selama ini rawan karhutla.
Dorongan tersebut disampaikan Abu Bakar dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Karhutla Kabupaten Sambas, Senin (24/8/2026).
Rakor tersebut membahas kondisi karhutla berdasarkan pemaparan BPBD dan BMKG serta arahan Bupati Sambas, Kapolres Sambas dan Dandim 1208/Sambas.
Abu Bakar mengatakan, persoalan ketersediaan air menjadi salah satu kendala utama ketika kebakaran terjadi.
“Kalau kita lihat, alat ada, apa pun ada. Cuma permasalahannya adalah air, seperti yang disampaikan Bapak Kapolres. Ada embung, tetapi airnya tidak banyak. Kalau alat secanggih apa pun, kalau airnya tidak ada, tentu percuma juga,” tegasnya.
Dari hasil pemaparan dalam rakor, Abu Bakar menyebut Kecamatan Teluk Keramat dan Paloh menjadi wilayah yang perlu mendapat perhatian lebih karena memiliki titik-titik yang rawan mengalami kebakaran.
Ia meminta BPBD bersama perangkat daerah terkait mulai memetakan lokasi strategis untuk pembangunan sarana penampungan air.
“Ke depan, Kepala BPBD bersama dinas terkait, bagaimana kita membuat embung, kanal, atau parit besar di lokasi-lokasi rawan kebakaran. Nanti kita juga perlu berkoordinasi dengan KPH, khususnya apabila lokasinya berada di kawasan hutan produksi,” ujarnya.
Teluk Keramat menjadi salah satu contoh wilayah yang menurutnya perlu diprioritaskan. Abu Bakar mengusulkan pembangunan parit dengan ukuran yang cukup besar agar mampu menampung cadangan air saat musim hujan.
“Itu tolong nanti di titik-titik, contohnya Teluk Keramat, dibuat parit besar-besarnya. Mungkin kedalamannya bisa empat sampai enam meter dan dibuat cukup lebar,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan agar pembangunan sarana penampungan air tidak hanya berhenti pada pembuatan embung atau parit. Sistem pengelolaan air harus disiapkan agar cadangan tersebut dapat bertahan hingga musim kemarau.
“Dengan PU nanti, buat pintu airnya. Jangan nanti musim hujan air dibuang, kemudian musim kemarau air habis. Harus dibuat pintu air supaya titik-titik air itu bisa ditutup dan disimpan,” katanya.
Selain langkah teknis, Abu Bakar turut mengapresiasi usulan pelaksanaan Salat Istisqa sebagai bentuk ikhtiar spiritual menghadapi kemarau panjang.
Menurutnya, langkah spiritual dan upaya teknis harus berjalan beriringan.
Pemerintah tetap perlu menyiapkan infrastruktur agar ketika kebakaran terjadi, sumber air tersedia dan proses pemadaman dapat dilakukan lebih cepat.
Dengan adanya cadangan air di sejumlah titik strategis, Ketua DPRD Sambas optimistis penanganan karhutla dapat dilakukan lebih efektif sekaligus memperkuat upaya pencegahan di wilayah rawan kebakaran. (Red)
Continue Reading

Trending