Sambas
Bupati Satono Hadiri RDP Komisi II DPR RI, Dorong Solusi Konkret Pembayaran Gaji PPPK Daerah
Mercusuar.Co.Id – Bupati Sambas, H. Satono, S.Sos.I., M.H. menghadiri rapat kerja dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi II DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri serta para Kepala Daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia.
Pada rapat tersebut dibahas secara serius terkait pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang saat ini menjadi persoalan pelik seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
“Terdapat beberapa poin yang telah menjadi rumusan bersama guna mengatasi pembayaran insentif PPPK, kita berharap pertemuan hari ini dengan Komisi II DPR RI, Kemenpan RB dan Mendagri serta kepala daerah se Indonesia bisa menjadi solusi konkrit persoalan yang dialami oleh seluruh daerah di Indonesia terkait PPPK,” Kata Bupati Satono.
Pertemuan tersebut menghasilkan enam kesimpulan rapat yakni
Pertama, Komisi II DPR RI mendukung kesepakatan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan untuk menerapkan masa transisi dalam pelaksanaan ketentuan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang HKPD diatur melalui Undang-Undang APBN.
Kedua, Komisi II DPR RI mendorong Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB untuk segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan agar menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan perihal perubahan besaran persentase belanja pegawai di APBD sebagaimana amanat Pasal 146 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.
Ketiga, Komisi II DPR RI menegaskan bahwa PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang telah diangkat melalui kebijakan penataan tenaga non-ASN tidak boleh diberhentikan akibat keterbatasan fiskal daerah maupun penerapan ketentuan batas maksimal 30% belanja pegawai daerah.
Keempat, Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB mengkoordinasikan penerbitan Peraturan Pemerintah Manajemen ASN guna menjamin kepastian masa kerja, jenjang karir, kesejahteraan, dan perlindungan sosial ASN.
Kelima, Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar meningkatkan alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) pada tahun-tahun mendatang guna mendukung kemampuan keuangan daerah.
Keenam Komisi II DPR RI Mendorong Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB berkoordinasi dengan Kementerian terkait agar sumber pembiayaan PPPK dan PPPK Paruh waktu daerah, terutama tenaga Kesehatan, Guru dan Tenaga kependidikan dibiayai dari APBN. (Red)
Sambas
Perubahan APBD 2026 Disepakati, Satono Tekankan Pelaksanaan Anggaran yang Transparan dan Akuntabel
Mercusuar.Co.Id – Bupati Sambas Satono menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Sambas atas persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Menurut Satono, persetujuan tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah dan DPRD melalui rangkaian pembahasan yang telah dilalui sebelumnya.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Sambas, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi-fraksi, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sambas, serta seluruh tim yang telah bersama-sama membahas hingga menyepakati Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,” ujar Satono.
Ia menilai berbagai pandangan, masukan dan catatan yang disampaikan DPRD selama pembahasan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran daerah.
Satono berharap komunikasi dan sinergi antara eksekutif dan legislatif tidak berhenti pada proses pengesahan, tetapi berlanjut dalam pengawasan dan pelaksanaan program yang telah dianggarkan.
“Persetujuan ini bukan hanya sebatas formalitas, tetapi menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan anggaran yang telah disepakati dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sambas,” katanya.
Setelah mendapat persetujuan DPRD, Pemkab Sambas akan menindaklanjuti Raperda tersebut sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan Perubahan APBD 2026 akan diarahkan untuk mendukung program pembangunan serta pelayanan publik yang menjadi prioritas daerah.
Satono juga meminta seluruh perangkat daerah menjalankan program dan kegiatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Ia menekankan agar anggaran yang telah disepakati benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
“Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Sambas dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Mari kita kawal bersama pelaksanaannya agar seluruh program dapat berjalan dengan baik dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (Red)
Sambas
Jalan Tempatan hingga Kote Bangun Masuk Rencana Pembangunan 2027
Mercusuar.Co.Id – Pemerintah Kabupaten Sambas menyiapkan sejumlah pembangunan infrastruktur jalan di Desa Tempatan, Kecamatan Sebawi, pada 2027. Selain menuntaskan pengaspalan ruas jalan yang belum selesai, pemerintah daerah juga merencanakan pelebaran sejumlah akses penghubung antardusun.
Bupati Sambas Satono mengatakan, terdapat sekitar 400 meter ruas Jalan Desa Tempatan yang masih belum tuntas. Ruas tersebut telah direncanakan untuk diaspal pada tahun anggaran 2027.
“Insya Allah, kalau tidak ada halangan, tahun 2027 akan dibangun. Ruas Jalan Desa Tempatan akan kita aspal,” kata Satono saat meninjau kegiatan gotong royong masyarakat di Desa Tempatan.
Dalam kunjungan tersebut, Satono juga mengapresiasi warga yang secara swadaya melakukan kerja bakti memperbaiki akses jalan. Menurutnya, semangat gotong royong merupakan modal sosial yang harus terus dipertahankan di tengah masyarakat.
“Saya senang melihat masyarakat sudah ramai bergotong royong. Terima kasih kepada warga Desa Tempatan dan sekitarnya yang masih menjaga budaya gotong royong. Tradisi kerja sama seperti ini perlu kita pelihara dan dilestarikan sampai anak cucu nanti,” ujarnya.
Selain pengaspalan, Pemkab Sambas juga merencanakan pelebaran Jalan Dusun Sepandan menuju Dusun Sebataan sepanjang 1,9 kilometer. Satono meminta dukungan Kodim 1208/Sambas dalam pelaksanaan rencana tersebut.
Ia juga menyebut ruas jalan dari Dusun Kote Bangun menuju Surau Raden Sulaiman sepanjang sekitar 2,5 kilometer masuk dalam rencana pelebaran.
“Terima kasih kepada TNI dan Polri, khususnya Pak Dandim. Tahun depan ruas jalan Dusun Kote Bangun sampai Surau Raden Sulaiman sekitar 2,5 kilometer ini kita rencanakan untuk dilebarkan,” katanya.
Satono berharap pembangunan jalan tersebut dapat dilakukan secara terintegrasi sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat, terutama dalam memperlancar konektivitas antarwilayah.
Di sisi lain, ia meminta masyarakat ikut menjaga infrastruktur yang telah dibangun pemerintah. Salah satunya dengan mematuhi batas tonase kendaraan agar kondisi jalan tidak cepat mengalami kerusakan.
“Tolong bantu Bupati menjaga jalan ini. Kalau kekuatan jalan hanya delapan ton, jangan dilalui kendaraan bermuatan sepuluh ton,” pesannya.
Satono juga mengingatkan orang tua agar mengawasi anak-anak saat menggunakan jalan yang telah diperbaiki. Ia meminta jalan tidak digunakan untuk kebut-kebutan maupun balap liar.
“Saya minta masyarakat memperhatikan anak-anaknya. Jangan kebut-kebutan di jalan yang sudah bagus ini. Jalan dibangun untuk keselamatan dan kenyamanan bersama,” Pungkasnya. (Red)
Sambas
Kejutan di Pasar Murah Tempatan, Satono Gratiskan 700 Paket Sembako
Mercusuar.Co.Id – Suasana Operasi Pasar Murah di Desa Tempatan, Kecamatan Sebawi, berubah menjadi penuh kejutan ketika Bupati Sambas Satono mengumumkan seluruh paket sembako yang disiapkan untuk masyarakat digratiskan.
Sebanyak 700 paket sembako yang sebelumnya ditetapkan dengan harga subsidi Rp90 ribu per paket, diputuskan diberikan secara gratis kepada masyarakat. Sebagian paket juga diperuntukkan bagi warga yang mengikuti kegiatan gotong royong memperbaiki jalan desa.
Operasi pasar murah tersebut merupakan kolaborasi Pemerintah Kabupaten Sambas, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag), Asosiasi Agen Gas Kabupaten Sambas serta TP PKK Kabupaten Sambas.
Kegiatan juga dirangkai dengan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
Bupati Sambas Satono mengatakan operasi pasar murah menjadi bentuk kehadiran pemerintah untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Hari ini di samping ada operasi pasar murah, ada juga kegiatan Cek Kesehatan Gratis oleh Dinas Kesehatan. Ini adalah program Pemerintah Kabupaten Sambas yang berkolaborasi dengan Asosiasi Agen Gas Kabupaten Sambas dan TP PKK Kabupaten Sambas sebagai bentuk kepedulian pemerintah di tengah meningkatnya harga barang,” ujar Satono.
Setiap paket berisi beras Sambas 5 kilogram, minyak goreng 1 liter dan gula pasir 1 kilogram. Sebelumnya, paket tersebut dipatok Rp90 ribu, sementara harga normalnya di pasaran sekitar Rp125 ribu.
Namun, Satono secara langsung mengumumkan perubahan harga tersebut di hadapan masyarakat.
“Harga yang disampaikan oleh Diskumindag Rp90 ribu, dengan harga aslinya Rp125 ribu. Karena Ibu dan Bapak, saya gratiskan semuanya,” katanya.
Dari 700 paket yang tersedia, sebanyak 200 paket diperuntukkan bagi masyarakat yang ikut bergotong royong memperbaiki jalan desa. Sementara 500 paket lainnya diberikan kepada masyarakat Desa Tempatan.
“Paketnya ada 700. Dibagi untuk yang kerja bakti sebanyak 200 paket, dan 500 paket untuk masyarakat di sini,” jelasnya.
Satono berharap pembagian sembako tersebut dapat membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Di sisi lain, pemberian paket gratis kepada warga yang mengikuti gotong royong menjadi bentuk apresiasi pemerintah terhadap semangat kebersamaan masyarakat dalam membangun desa.
Menurutnya, budaya gotong royong perlu terus dipertahankan karena menjadi kekuatan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan sekitar.
Operasi pasar murah yang langsung menyasar desa tersebut diharapkan dapat terus dilaksanakan di wilayah lain Kabupaten Sambas, sehingga manfaat program pemerintah dapat dirasakan lebih dekat oleh masyarakat. (Red)
-
Uncategorized11 bulan agoDiterima Perintah Pusat Usulan PPPK Paruh Waktu Sambas Segera Siapkan Berkas
-
Uncategorized12 bulan agoKetua Komisi II DPR RI Tegaskan Pembangunan Kabupaten Sambas Butuh Intervensi Lebih dari Pemerintah Pusat
-
Sambas11 bulan agoLonjakan Pasien Capai Seribu Orang, RSUD Sambas Siapkan Pembangunan Gedung Baru
-
Uncategorized11 bulan agoRSUD Sambas Bantah Tuduhan Layanan Buruk
-
Daerah11 bulan agoSinergi Kemenkumham dan DPRD Sambas Tingkatkan Kualitas Regulasi Daerah
-
Daerah11 bulan agoBupati Satono Operasi Pasar Murah di Sajingan Besar, Pastikan Harga Stabil Jelang Natal dan Tahun Baru
-
Daerah11 bulan agoTP PKK dan BPBD Sambas Salurkan Bantuan Untuk Korban Banjir di Selakau
-
Daerah12 bulan agoPelatihan Tata Rias TP PKK Sambas, Buka Peluang Usaha bagi Kaum Ibu
