Mercusuar.Co.Id — Sebanyak 22 jemaah calon haji asal Kabupaten Sambas mengikuti pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi meningitis serta polio yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Selasa (31/3/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan penetapan istita’ah, yakni penilaian kelayakan kesehatan jemaah sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengecekan tanda-tanda vital, pemeriksaan gula darah sewaktu, tes kehamilan bagi wanita usia subur, hingga konsultasi dengan dokter.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Ganjar Prabowo, mengatakan bahwa proses ini penting untuk memastikan seluruh jemaah dalam kondisi sehat dan mampu menjalankan rangkaian ibadah haji.

“Pemeriksaan kesehatan ini menjadi tahapan krusial dalam menentukan istita’ah jemaah. Kami ingin memastikan bahwa seluruh calon haji benar-benar siap secara fisik maupun medis sebelum berangkat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa vaksinasi meningitis dan polio merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seluruh jemaah. Hal ini mengacu pada ketentuan dari Pemerintah Arab Saudi dalam proses penerbitan visa haji.

“Vaksinasi ini bukan hanya formalitas, tetapi bentuk perlindungan bagi jemaah. Pemerintah Arab Saudi mewajibkan vaksin meningitis dan polio, dan pelaksanaannya harus dilakukan minimal empat minggu sebelum keberangkatan,” tambahnya.

Menurut Ganjar, Indonesia masih termasuk negara yang rentan terhadap penularan polio, sehingga langkah pencegahan melalui vaksinasi menjadi sangat penting.

Pada tahun 2026, jumlah kuota jemaah haji Kabupaten Sambas mengalami penurunan signifikan, dari sebelumnya sekitar 300 orang menjadi hanya 22 orang. Penurunan ini disebut sebagai dampak kebijakan terbaru dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

Mercusuar.Co.Id – Ketua DPRD Kabupaten Sambas, H. Abu Bakar, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat terkait penerimaan dan pengeluaran dana bantuan partai politik tahun anggaran 2025.

Penyerahan laporan tersebut dilakukan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Kalbar, Dr. Sri Haryati, kepada Ketua DPRD Sambas bersama Bupati Sambas, Satono, pada Selasa (31/3/2026) di Aula Pertemuan BPK Kalbar.

Dalam keterangannya, Abu Bakar menegaskan bahwa penyerahan LHP merupakan amanat undang-undang.

“Penyerahan LHP yang diberikan BPK RI ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara,” ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sambas bersama DPRD telah menerima LHP kepatuhan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik tahun 2025.

“Alhamdulillah pada hari ini, kami bersama Bupati Sambas menerima LHP atas kepatuhan penerima dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik tahun 2025,” tambahnya.

Menurut Abu Bakar, laporan tersebut mencakup pertanggungjawaban dari 10 partai politik di Kabupaten Sambas, yakni Gerindra, NasDem, Golkar, PDI Perjuangan, PKB, PAN, PKS, Demokrat, PPP, dan Hanura.

Ia menegaskan bahwa pemeriksaan ini penting untuk memastikan penggunaan dana bantuan yang bersumber dari APBD berjalan sesuai aturan.

“Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa partai politik menggunakan dana bantuan secara efektif dan sesuai dengan peruntukannya, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana publik berjalan optimal dan tepat sasaran,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ketua DPRD Sambas juga mengapresiasi kinerja BPK RI Perwakilan Kalbar dalam melakukan pemeriksaan.

“Kami ucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Kalbar yang telah melakukan pemeriksaan dan menyampaikan LHP bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Sambas. Semoga laporan ini menjadi bahan masukan dalam pengelolaan pertanggungjawaban yang semakin baik ke depannya,” tutup Abu Bakar.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah kepala daerah, pimpinan DPRD, serta pejabat terkait dari berbagai kabupaten/kota se-Kalimantan Barat. Selain itu, juga dilakukan penyerahan Laporan Keuangan Unaudited Tahun Anggaran 2025 oleh pemerintah daerah kepada BPK RI Perwakilan Kalbar.

Mercusuar.Co.Id – Pemerintah Kabupaten Sambas menggelar upacara pasca cuti bersama Idul Fitri 1447 Hijriah bagi seluruh pegawai, Rabu (25/3/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sambas, Satono, menekankan pentingnya kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) dalam kembali menjalankan tugas seperti biasa setelah masa libur Lebaran.

Ia meminta seluruh ASN untuk segera kembali ke mode kerja normal serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Laksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Pastikan pelayanan publik tetap berjalan maksimal,” tegasnya.

Pada momentum tersebut, Satono juga menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idulfitri kepada seluruh jajaran pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

“Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin,” ucapnya.

Selain itu, ia turut menyampaikan apresiasi atas kekompakan dan solidaritas yang telah terbangun di kalangan pegawai selama masa kepemimpinannya.

Menurutnya, soliditas tersebut menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menjalankan berbagai program pembangunan daerah yang sejalan dengan visi Sambas Berkah Berkemajuan.

“Terima kasih atas kebersamaan, kekompakan, dan solidaritas yang telah terjalin, sehingga berbagai program dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya. (Red)