Sambas
Penataan Dapil dan Pemekaran Sambas Pesisir Dinilai Jadi Kunci Percepatan Pembangunan
Mercusuar.Co.Id – Wacana penataan ulang daerah pemilihan (dapil) DPR RI di Kalimantan Barat kembali mengemuka. Anggota DPRD Kabupaten Sambas dari Fraksi Partai Gerindra, Rahmadi, S.E., mengusulkan agar Kalimantan Barat ke depan memiliki tiga dapil DPR RI sebagai upaya memperkuat representasi politik masyarakat yang tersebar di wilayah perkotaan, pedalaman, pesisir, hingga kawasan perbatasan.
Selain mengusulkan penambahan dapil, Rahmadi juga kembali mendorong percepatan pembentukan Kabupaten Sambas Pesisir. Menurutnya, kedua gagasan tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni mendekatkan pelayanan sekaligus memperkuat perjuangan aspirasi masyarakat di tingkat nasional.
“Kalau semuanya disatukan dalam jangkauan politik yang terlalu luas, aspirasi dari daerah terjauh dikhawatirkan kehabisan napas sebelum sampai ke Senayan,” kata Rahmadi, Jumat (24/7/2026).
Ia menilai kondisi geografis Kalimantan Barat yang sangat luas membuat tantangan pembangunan di setiap daerah berbeda-beda. Kawasan perkotaan memiliki persoalan tersendiri, sementara masyarakat pesisir, pedalaman, dan perbatasan menghadapi kebutuhan yang tidak sama.
Karena itu, menurut Rahmadi, penataan dapil perlu dikaji lebih mendalam apabila pada masa mendatang Kalimantan Barat memperoleh tambahan alokasi kursi DPR RI.
“Tujuan utamanya adalah memperkuat kualitas representasi masyarakat, meningkatkan akses konstituen kepada wakil rakyat, serta memperkuat fungsi pengawasan terhadap pembangunan,” ujarnya.
Rahmadi menegaskan, penyusunan dapil tidak cukup hanya berdasarkan jumlah penduduk. Berbagai aspek lain seperti luas wilayah, persebaran pemilih, kondisi geografis, akses transportasi, hingga karakter sosial dan ekonomi daerah juga harus menjadi pertimbangan utama.
Sebagai gambaran awal, ia menyebut jumlah penduduk Kalimantan Barat pada 2026 diperkirakan mencapai 5.713.714 jiwa, dengan sekitar 4.098.454 orang masuk dalam daftar pemilih.
Dalam simulasi yang disampaikannya, Kalbar I diproyeksikan memiliki sekitar 2,83 juta penduduk, Kalbar II sekitar 1,67 juta penduduk, dan Kalbar III sekitar 1,21 juta penduduk. Namun, ia menegaskan pembagian tersebut masih bersifat simulasi dan belum menjadi keputusan resmi.
“Ini hanya bahan kajian awal untuk melihat kemungkinan penataan dapil yang lebih proporsional di Kalimantan Barat,” jelasnya.
Rahmadi menilai pembentukan dapil yang lebih proporsional akan membuka peluang lebih besar bagi masyarakat di kawasan pesisir, pedalaman, dan perbatasan untuk memperoleh perhatian yang lebih maksimal dari pemerintah pusat, terutama terkait pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, penguatan ekonomi daerah, hingga pengamanan wilayah perbatasan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa perubahan dapil maupun penambahan kursi DPR RI tidak dapat dilakukan secara sepihak. Seluruh proses harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
“Prinsip proporsionalitas, kesetaraan nilai suara, efektivitas keterwakilan, dan keutuhan wilayah tetap harus menjadi dasar dalam setiap perubahan dapil,” tegasnya.
Di sisi lain, Rahmadi kembali mengangkat pentingnya percepatan pembentukan Kabupaten Sambas Pesisir. Menurutnya, luas wilayah Kabupaten Sambas saat ini menyebabkan rentang kendali pemerintahan menjadi panjang, sehingga sebagian masyarakat di kawasan pesisir harus menempuh perjalanan jauh untuk mengakses pelayanan pemerintahan.
Ia meyakini pemekaran wilayah akan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, perikanan, pertanian, perdagangan, pariwisata hingga pengembangan ekonomi pesisir.
“Bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan, pemekaran bukan sekadar soal administrasi, tetapi juga tentang kemudahan memperoleh pelayanan dan pemerataan pembangunan,” pungkasnya. (Red)
Sambas
Ferdinan Dorong Sekda Baru Perkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Mercusuar.Co.Id – Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sambas sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sambas, Ferdinan Syolihin, S.E., M.E., menyampaikan apresiasi atas ditetapkannya Dr. H. Rachmad Robbi, S.E., M.E., sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sambas.
Ferdinan menilai kehadiran Sekda baru menjadi bagian penting dalam memperkuat roda pemerintahan daerah, terutama dalam memastikan koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berjalan efektif dan program pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan visi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Sambas.
“Pertama tentu kita memberikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Bapak Dr. H. Rachmad Robbi atas amanah yang diberikan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas. Ini merupakan tugas dan tanggung jawab yang besar dalam membantu kepala daerah menjalankan pemerintahan dan pembangunan,” ujar Ferdinan.
Menurutnya, posisi Sekda memiliki peran strategis sebagai penggerak administrasi pemerintahan sekaligus jembatan koordinasi antara kepala daerah, perangkat daerah, DPRD, serta berbagai elemen masyarakat. Karena itu, ia berharap Sekda baru mampu membangun komunikasi dan koordinasi yang semakin baik dengan seluruh pemangku kepentingan.
Ferdinan juga berharap Rachmad Robbi dapat membawa semangat baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, birokrasi harus semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menjawab persoalan-persoalan pembangunan yang masih menjadi perhatian di Kabupaten Sambas.
“Harapan kami tentunya Pak Sekda dapat menjalankan amanah ini dengan baik, membangun koordinasi yang kuat, serta memastikan birokrasi bekerja secara efektif, transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Kita ingin pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” katanya.
Sebagai pimpinan DPRD, Ferdinan menegaskan bahwa pihaknya siap membangun sinergi dan komunikasi konstruktif dengan Sekda beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Sambas. Menurutnya, hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan agar agenda pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal.
Ia berharap DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sambas dapat terus memperkuat kolaborasi, terutama dalam pembahasan kebijakan, penganggaran, pengawasan pembangunan, serta penyelesaian berbagai persoalan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
“Kami di DPRD tentu siap bersinergi. Perbedaan pandangan dalam menjalankan fungsi masing-masing merupakan hal yang biasa, tetapi tujuan kita sama, bagaimana Kabupaten Sambas semakin maju dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” tegas Ferdinan.
Lebih lanjut, Ferdinan berharap Sekda baru dapat menjadi sosok yang mampu mengayomi seluruh jajaran birokrasi serta menjaga soliditas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
Ia menilai tantangan pemerintahan ke depan semakin kompleks sehingga dibutuhkan kepemimpinan birokrasi yang mampu bekerja cepat, profesional, adaptif dan memiliki komitmen kuat terhadap kepentingan masyarakat.
“Kita berharap beliau bisa menjadi penguat di dalam pemerintahan. Mampu mengkoordinasikan seluruh OPD, menjaga kekompakan ASN dan memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sambas,” pungkasnya.
Dengan hadirnya Sekda baru, Ferdinan berharap momentum tersebut dapat menjadi energi positif untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sambas. (Red)
Sambas
Ketua DPRD Minta Pemerintah Perbanyak Titik Penampungan Air di Wilayah Rawan Karhutla
Sambas
Cegah Karhutla, Anggota DPRD Minta Warga Hindari Pembakaran Lahan
Mercusuar.Co.Id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas, Ahmad Hapsak Setiawan menghimbau masyarakat untuk tidak membakar hutan dan lahan (Karhutla) di musim panas.
“Dengan keadaan cuaca yang panas ini, saya menghimbau seluruh masyarakat untuk tidak membakar lahan saat ini,” katanya. Kamis (20/8/2026).
Dia menyebutkan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terjadi di musim kemarau ini kebanyakan akibat dari ulah manusia yang sengaja membakar lahan atau sampah untuk kepentingan pribadi.
“Kebanyakan rata-rata terjadinya Karhutla ini disebabkan oleh oknum-oknum yang memang sengaja membakar untuk membuka lahan baru,” ucapnya.
Disampaikan Legislator PPP ini masyarakat juga perlu untuk disosialisasikan tentang hal ini dan masyarakat sejatinya sudah paham akan larangan tersebut.
“Sebenarnya masyarakat sudah paham akan larangan dan himbauan terhadap peraturan yang melarang membakar dengan sengaja, apalagi pihak kepolisian, babinkamtibmas dan pemerintah melakukan sosialisasi, tetapi masih saja oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
“Saya harap kepada masyarakat harus tetap menjaga, hindari dulu khusus untuk bakar membakar, karena dampak dari Karhutla begitu besar untuk lingkungan hidup kita,” Pungkasnya (Red)
-
Uncategorized9 bulan agoDiterima Perintah Pusat Usulan PPPK Paruh Waktu Sambas Segera Siapkan Berkas
-
Uncategorized9 bulan agoKetua Komisi II DPR RI Tegaskan Pembangunan Kabupaten Sambas Butuh Intervensi Lebih dari Pemerintah Pusat
-
Sambas9 bulan agoLonjakan Pasien Capai Seribu Orang, RSUD Sambas Siapkan Pembangunan Gedung Baru
-
Uncategorized9 bulan agoRSUD Sambas Bantah Tuduhan Layanan Buruk
-
Daerah9 bulan agoSinergi Kemenkumham dan DPRD Sambas Tingkatkan Kualitas Regulasi Daerah
-
Daerah9 bulan agoBupati Satono Operasi Pasar Murah di Sajingan Besar, Pastikan Harga Stabil Jelang Natal dan Tahun Baru
-
Daerah10 bulan agoPelatihan Tata Rias TP PKK Sambas, Buka Peluang Usaha bagi Kaum Ibu
-
Daerah9 bulan agoTP PKK dan BPBD Sambas Salurkan Bantuan Untuk Korban Banjir di Selakau
