Connect with us

Sambas

Penataan Dapil dan Pemekaran Sambas Pesisir Dinilai Jadi Kunci Percepatan Pembangunan

Published

on

Mercusuar.Co.Id – Wacana penataan ulang daerah pemilihan (dapil) DPR RI di Kalimantan Barat kembali mengemuka. Anggota DPRD Kabupaten Sambas dari Fraksi Partai Gerindra, Rahmadi, S.E., mengusulkan agar Kalimantan Barat ke depan memiliki tiga dapil DPR RI sebagai upaya memperkuat representasi politik masyarakat yang tersebar di wilayah perkotaan, pedalaman, pesisir, hingga kawasan perbatasan.

Selain mengusulkan penambahan dapil, Rahmadi juga kembali mendorong percepatan pembentukan Kabupaten Sambas Pesisir. Menurutnya, kedua gagasan tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni mendekatkan pelayanan sekaligus memperkuat perjuangan aspirasi masyarakat di tingkat nasional.

“Kalau semuanya disatukan dalam jangkauan politik yang terlalu luas, aspirasi dari daerah terjauh dikhawatirkan kehabisan napas sebelum sampai ke Senayan,” kata Rahmadi, Jumat (24/7/2026).

Ia menilai kondisi geografis Kalimantan Barat yang sangat luas membuat tantangan pembangunan di setiap daerah berbeda-beda. Kawasan perkotaan memiliki persoalan tersendiri, sementara masyarakat pesisir, pedalaman, dan perbatasan menghadapi kebutuhan yang tidak sama.

Karena itu, menurut Rahmadi, penataan dapil perlu dikaji lebih mendalam apabila pada masa mendatang Kalimantan Barat memperoleh tambahan alokasi kursi DPR RI.

“Tujuan utamanya adalah memperkuat kualitas representasi masyarakat, meningkatkan akses konstituen kepada wakil rakyat, serta memperkuat fungsi pengawasan terhadap pembangunan,” ujarnya.

Rahmadi menegaskan, penyusunan dapil tidak cukup hanya berdasarkan jumlah penduduk. Berbagai aspek lain seperti luas wilayah, persebaran pemilih, kondisi geografis, akses transportasi, hingga karakter sosial dan ekonomi daerah juga harus menjadi pertimbangan utama.

Sebagai gambaran awal, ia menyebut jumlah penduduk Kalimantan Barat pada 2026 diperkirakan mencapai 5.713.714 jiwa, dengan sekitar 4.098.454 orang masuk dalam daftar pemilih.

Dalam simulasi yang disampaikannya, Kalbar I diproyeksikan memiliki sekitar 2,83 juta penduduk, Kalbar II sekitar 1,67 juta penduduk, dan Kalbar III sekitar 1,21 juta penduduk. Namun, ia menegaskan pembagian tersebut masih bersifat simulasi dan belum menjadi keputusan resmi.

“Ini hanya bahan kajian awal untuk melihat kemungkinan penataan dapil yang lebih proporsional di Kalimantan Barat,” jelasnya.

Rahmadi menilai pembentukan dapil yang lebih proporsional akan membuka peluang lebih besar bagi masyarakat di kawasan pesisir, pedalaman, dan perbatasan untuk memperoleh perhatian yang lebih maksimal dari pemerintah pusat, terutama terkait pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, penguatan ekonomi daerah, hingga pengamanan wilayah perbatasan.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa perubahan dapil maupun penambahan kursi DPR RI tidak dapat dilakukan secara sepihak. Seluruh proses harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Prinsip proporsionalitas, kesetaraan nilai suara, efektivitas keterwakilan, dan keutuhan wilayah tetap harus menjadi dasar dalam setiap perubahan dapil,” tegasnya.

Di sisi lain, Rahmadi kembali mengangkat pentingnya percepatan pembentukan Kabupaten Sambas Pesisir. Menurutnya, luas wilayah Kabupaten Sambas saat ini menyebabkan rentang kendali pemerintahan menjadi panjang, sehingga sebagian masyarakat di kawasan pesisir harus menempuh perjalanan jauh untuk mengakses pelayanan pemerintahan.

Ia meyakini pemekaran wilayah akan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, perikanan, pertanian, perdagangan, pariwisata hingga pengembangan ekonomi pesisir.

“Bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan, pemekaran bukan sekadar soal administrasi, tetapi juga tentang kemudahan memperoleh pelayanan dan pemerataan pembangunan,” pungkasnya.  (Red)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sambas

Perubahan APBD 2026 Disepakati, Satono Tekankan Pelaksanaan Anggaran yang Transparan dan Akuntabel

Published

on

Mercusuar.Co.Id – Bupati Sambas Satono menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Sambas atas persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Menurut Satono, persetujuan tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah dan DPRD melalui rangkaian pembahasan yang telah dilalui sebelumnya.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Sambas, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi-fraksi, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sambas, serta seluruh tim yang telah bersama-sama membahas hingga menyepakati Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,” ujar Satono.

Ia menilai berbagai pandangan, masukan dan catatan yang disampaikan DPRD selama pembahasan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran daerah.

Satono berharap komunikasi dan sinergi antara eksekutif dan legislatif tidak berhenti pada proses pengesahan, tetapi berlanjut dalam pengawasan dan pelaksanaan program yang telah dianggarkan.

“Persetujuan ini bukan hanya sebatas formalitas, tetapi menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan anggaran yang telah disepakati dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sambas,” katanya.

Setelah mendapat persetujuan DPRD, Pemkab Sambas akan menindaklanjuti Raperda tersebut sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan Perubahan APBD 2026 akan diarahkan untuk mendukung program pembangunan serta pelayanan publik yang menjadi prioritas daerah.

Satono juga meminta seluruh perangkat daerah menjalankan program dan kegiatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Ia menekankan agar anggaran yang telah disepakati benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.

“Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Sambas dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Mari kita kawal bersama pelaksanaannya agar seluruh program dapat berjalan dengan baik dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Sambas

Jalan Tempatan hingga Kote Bangun Masuk Rencana Pembangunan 2027

Published

on

Mercusuar.Co.Id – Pemerintah Kabupaten Sambas menyiapkan sejumlah pembangunan infrastruktur jalan di Desa Tempatan, Kecamatan Sebawi, pada 2027. Selain menuntaskan pengaspalan ruas jalan yang belum selesai, pemerintah daerah juga merencanakan pelebaran sejumlah akses penghubung antardusun.

 

Bupati Sambas Satono mengatakan, terdapat sekitar 400 meter ruas Jalan Desa Tempatan yang masih belum tuntas. Ruas tersebut telah direncanakan untuk diaspal pada tahun anggaran 2027.

 

“Insya Allah, kalau tidak ada halangan, tahun 2027 akan dibangun. Ruas Jalan Desa Tempatan akan kita aspal,” kata Satono saat meninjau kegiatan gotong royong masyarakat di Desa Tempatan.

 

Dalam kunjungan tersebut, Satono juga mengapresiasi warga yang secara swadaya melakukan kerja bakti memperbaiki akses jalan. Menurutnya, semangat gotong royong merupakan modal sosial yang harus terus dipertahankan di tengah masyarakat.

 

“Saya senang melihat masyarakat sudah ramai bergotong royong. Terima kasih kepada warga Desa Tempatan dan sekitarnya yang masih menjaga budaya gotong royong. Tradisi kerja sama seperti ini perlu kita pelihara dan dilestarikan sampai anak cucu nanti,” ujarnya.

 

Selain pengaspalan, Pemkab Sambas juga merencanakan pelebaran Jalan Dusun Sepandan menuju Dusun Sebataan sepanjang 1,9 kilometer. Satono meminta dukungan Kodim 1208/Sambas dalam pelaksanaan rencana tersebut.

 

Ia juga menyebut ruas jalan dari Dusun Kote Bangun menuju Surau Raden Sulaiman sepanjang sekitar 2,5 kilometer masuk dalam rencana pelebaran.

 

“Terima kasih kepada TNI dan Polri, khususnya Pak Dandim. Tahun depan ruas jalan Dusun Kote Bangun sampai Surau Raden Sulaiman sekitar 2,5 kilometer ini kita rencanakan untuk dilebarkan,” katanya.

Satono berharap pembangunan jalan tersebut dapat dilakukan secara terintegrasi sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat, terutama dalam memperlancar konektivitas antarwilayah.

 

Di sisi lain, ia meminta masyarakat ikut menjaga infrastruktur yang telah dibangun pemerintah. Salah satunya dengan mematuhi batas tonase kendaraan agar kondisi jalan tidak cepat mengalami kerusakan.

 

“Tolong bantu Bupati menjaga jalan ini. Kalau kekuatan jalan hanya delapan ton, jangan dilalui kendaraan bermuatan sepuluh ton,” pesannya.

 

Satono juga mengingatkan orang tua agar mengawasi anak-anak saat menggunakan jalan yang telah diperbaiki. Ia meminta jalan tidak digunakan untuk kebut-kebutan maupun balap liar.

 

“Saya minta masyarakat memperhatikan anak-anaknya. Jangan kebut-kebutan di jalan yang sudah bagus ini. Jalan dibangun untuk keselamatan dan kenyamanan bersama,” Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Sambas

Kejutan di Pasar Murah Tempatan, Satono Gratiskan 700 Paket Sembako

Published

on

Mercusuar.Co.Id – Suasana Operasi Pasar Murah di Desa Tempatan, Kecamatan Sebawi, berubah menjadi penuh kejutan ketika Bupati Sambas Satono mengumumkan seluruh paket sembako yang disiapkan untuk masyarakat digratiskan.

Sebanyak 700 paket sembako yang sebelumnya ditetapkan dengan harga subsidi Rp90 ribu per paket, diputuskan diberikan secara gratis kepada masyarakat. Sebagian paket juga diperuntukkan bagi warga yang mengikuti kegiatan gotong royong memperbaiki jalan desa.

Operasi pasar murah tersebut merupakan kolaborasi Pemerintah Kabupaten Sambas, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag), Asosiasi Agen Gas Kabupaten Sambas serta TP PKK Kabupaten Sambas.

Kegiatan juga dirangkai dengan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.

Bupati Sambas Satono mengatakan operasi pasar murah menjadi bentuk kehadiran pemerintah untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Hari ini di samping ada operasi pasar murah, ada juga kegiatan Cek Kesehatan Gratis oleh Dinas Kesehatan. Ini adalah program Pemerintah Kabupaten Sambas yang berkolaborasi dengan Asosiasi Agen Gas Kabupaten Sambas dan TP PKK Kabupaten Sambas sebagai bentuk kepedulian pemerintah di tengah meningkatnya harga barang,” ujar Satono.

Setiap paket berisi beras Sambas 5 kilogram, minyak goreng 1 liter dan gula pasir 1 kilogram. Sebelumnya, paket tersebut dipatok Rp90 ribu, sementara harga normalnya di pasaran sekitar Rp125 ribu.

Namun, Satono secara langsung mengumumkan perubahan harga tersebut di hadapan masyarakat.

“Harga yang disampaikan oleh Diskumindag Rp90 ribu, dengan harga aslinya Rp125 ribu. Karena Ibu dan Bapak, saya gratiskan semuanya,” katanya.

Dari 700 paket yang tersedia, sebanyak 200 paket diperuntukkan bagi masyarakat yang ikut bergotong royong memperbaiki jalan desa. Sementara 500 paket lainnya diberikan kepada masyarakat Desa Tempatan.

“Paketnya ada 700. Dibagi untuk yang kerja bakti sebanyak 200 paket, dan 500 paket untuk masyarakat di sini,” jelasnya.

Satono berharap pembagian sembako tersebut dapat membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Di sisi lain, pemberian paket gratis kepada warga yang mengikuti gotong royong menjadi bentuk apresiasi pemerintah terhadap semangat kebersamaan masyarakat dalam membangun desa.

Menurutnya, budaya gotong royong perlu terus dipertahankan karena menjadi kekuatan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan sekitar.

Operasi pasar murah yang langsung menyasar desa tersebut diharapkan dapat terus dilaksanakan di wilayah lain Kabupaten Sambas, sehingga manfaat program pemerintah dapat dirasakan lebih dekat oleh masyarakat. (Red)

Continue Reading

Trending