Connect with us

Sambas

Fraksi PDIP Sambas Dorong Tiga Raperda Berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat

Published

on

Mercusuar.Co.Id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sambas memberikan sejumlah catatan terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Pemerintah Kabupaten Sambas.

Pandangan umum Fraksi PDIP disampaikan juru bicara fraksi, Mardani, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sambas. Tiga Raperda tersebut masing-masing berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan keuangan daerah, serta RTRW Kabupaten Sambas 2026–2045.

Mardani mengatakan pembentukan regulasi daerah tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, kepastian hukum, transparansi dan keberlanjutan lingkungan.

Untuk Raperda pengelolaan barang milik daerah, Fraksi PDIP meminta Pemkab Sambas segera merampungkan sertifikasi tanah dan inventarisasi aset agar tidak ada aset daerah yang terbengkalai, berpindah fungsi tanpa dasar hukum atau dikuasai pihak yang tidak berhak.

Di sisi lain, aset daerah yang memiliki potensi ekonomi diminta dioptimalkan untuk meningkatkan PAD, namun tidak mengorbankan fasilitas publik seperti puskesmas, sekolah, pasar rakyat dan ruang terbuka publik.

“Optimalisasi aset harus mampu meningkatkan PAD, tetapi jangan sampai mengorbankan fasilitas publik dan hak dasar masyarakat,” ujar Mardani.

PDIP juga mendorong digitalisasi pengelolaan aset melalui sistem e-asset management untuk memperkuat transparansi sekaligus mempersempit peluang manipulasi data dan penyalahgunaan aset daerah.

Sementara terkait Raperda pengelolaan keuangan daerah, Fraksi PDIP menekankan agar APBD benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan, pertanian dan perikanan.

Mardani juga menyoroti pengendalian SILPA. Menurutnya, dana yang mengendap menunjukkan adanya persoalan dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan.

“Tidak boleh ada pembiaran terhadap dana anggaran yang mengendap. Setiap rupiah uang rakyat harus dialokasikan, dieksekusi dan dipertanggungjawabkan tepat waktu serta tepat sasaran,” tegasnya.

Untuk Raperda RTRW 2026–2045, Fraksi PDIP menilai regulasi tersebut sangat strategis karena akan menentukan arah pembangunan Sambas selama dua dekade ke depan.

Mardani meminta perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) diperkuat, terutama di wilayah sentra produksi padi. Selain itu, pengembangan kawasan perbatasan PKSN Aruk diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal, termasuk UMKM, koperasi dan pedagang kecil.

Fraksi PDIP juga menaruh perhatian terhadap kawasan pesisir Paloh, mangrove dan habitat penyu. Penataan ruang dinilai harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan serta ancaman abrasi dan perubahan iklim.

“Pembangunan harus berjalan seimbang dengan perlindungan lingkungan, lahan pangan dan hak masyarakat. Jangan sampai kemudahan investasi justru menggeser hak masyarakat adat dan merusak ruang hidup warga,” kata Mardani.

Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima ketiga Raperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama Pansus DPRD Sambas dan tim asistensi pemerintah daerah.

Fraksi PDIP berharap pembahasan selanjutnya dilakukan secara cermat, transparan, komprehensif dan tetap membuka ruang partisipasi public. (Red)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sambas

Ferdinan Dorong Sekda Baru Perkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Published

on

Mercusuar.Co.Id – Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sambas sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sambas, Ferdinan Syolihin, S.E., M.E., menyampaikan apresiasi atas ditetapkannya Dr. H. Rachmad Robbi, S.E., M.E., sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sambas.

Ferdinan menilai kehadiran Sekda baru menjadi bagian penting dalam memperkuat roda pemerintahan daerah, terutama dalam memastikan koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berjalan efektif dan program pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan visi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Sambas.

“Pertama tentu kita memberikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Bapak Dr. H. Rachmad Robbi atas amanah yang diberikan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas. Ini merupakan tugas dan tanggung jawab yang besar dalam membantu kepala daerah menjalankan pemerintahan dan pembangunan,” ujar Ferdinan.

Menurutnya, posisi Sekda memiliki peran strategis sebagai penggerak administrasi pemerintahan sekaligus jembatan koordinasi antara kepala daerah, perangkat daerah, DPRD, serta berbagai elemen masyarakat. Karena itu, ia berharap Sekda baru mampu membangun komunikasi dan koordinasi yang semakin baik dengan seluruh pemangku kepentingan.

Ferdinan juga berharap Rachmad Robbi dapat membawa semangat baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, birokrasi harus semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menjawab persoalan-persoalan pembangunan yang masih menjadi perhatian di Kabupaten Sambas.

“Harapan kami tentunya Pak Sekda dapat menjalankan amanah ini dengan baik, membangun koordinasi yang kuat, serta memastikan birokrasi bekerja secara efektif, transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Kita ingin pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” katanya.

Sebagai pimpinan DPRD, Ferdinan menegaskan bahwa pihaknya siap membangun sinergi dan komunikasi konstruktif dengan Sekda beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Sambas. Menurutnya, hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan agar agenda pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal.

Ia berharap DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sambas dapat terus memperkuat kolaborasi, terutama dalam pembahasan kebijakan, penganggaran, pengawasan pembangunan, serta penyelesaian berbagai persoalan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

“Kami di DPRD tentu siap bersinergi. Perbedaan pandangan dalam menjalankan fungsi masing-masing merupakan hal yang biasa, tetapi tujuan kita sama, bagaimana Kabupaten Sambas semakin maju dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” tegas Ferdinan.

Lebih lanjut, Ferdinan berharap Sekda baru dapat menjadi sosok yang mampu mengayomi seluruh jajaran birokrasi serta menjaga soliditas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

Ia menilai tantangan pemerintahan ke depan semakin kompleks sehingga dibutuhkan kepemimpinan birokrasi yang mampu bekerja cepat, profesional, adaptif dan memiliki komitmen kuat terhadap kepentingan masyarakat.

“Kita berharap beliau bisa menjadi penguat di dalam pemerintahan. Mampu mengkoordinasikan seluruh OPD, menjaga kekompakan ASN dan memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sambas,” pungkasnya.

Dengan hadirnya Sekda baru, Ferdinan berharap momentum tersebut dapat menjadi energi positif untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sambas. (Red)

Continue Reading

Sambas

Ketua DPRD Minta Pemerintah Perbanyak Titik Penampungan Air di Wilayah Rawan Karhutla

Published

on

Mercusuar.Co.Id – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Sambas dinilai tidak cukup hanya mengandalkan kesiapan personel dan peralatan pemadam. Ketersediaan sumber air di lokasi rawan kebakaran juga menjadi faktor penting yang harus dipersiapkan sejak dini.
Ketua DPRD Kabupaten Sambas, H. Abu Bakar, mendorong pemerintah daerah membangun embung, kanal, parit besar hingga titik-titik penampungan air di wilayah yang selama ini rawan karhutla.
Dorongan tersebut disampaikan Abu Bakar dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Karhutla Kabupaten Sambas, Senin (24/8/2026).
Rakor tersebut membahas kondisi karhutla berdasarkan pemaparan BPBD dan BMKG serta arahan Bupati Sambas, Kapolres Sambas dan Dandim 1208/Sambas.
Abu Bakar mengatakan, persoalan ketersediaan air menjadi salah satu kendala utama ketika kebakaran terjadi.
“Kalau kita lihat, alat ada, apa pun ada. Cuma permasalahannya adalah air, seperti yang disampaikan Bapak Kapolres. Ada embung, tetapi airnya tidak banyak. Kalau alat secanggih apa pun, kalau airnya tidak ada, tentu percuma juga,” tegasnya.
Dari hasil pemaparan dalam rakor, Abu Bakar menyebut Kecamatan Teluk Keramat dan Paloh menjadi wilayah yang perlu mendapat perhatian lebih karena memiliki titik-titik yang rawan mengalami kebakaran.
Ia meminta BPBD bersama perangkat daerah terkait mulai memetakan lokasi strategis untuk pembangunan sarana penampungan air.
“Ke depan, Kepala BPBD bersama dinas terkait, bagaimana kita membuat embung, kanal, atau parit besar di lokasi-lokasi rawan kebakaran. Nanti kita juga perlu berkoordinasi dengan KPH, khususnya apabila lokasinya berada di kawasan hutan produksi,” ujarnya.
Teluk Keramat menjadi salah satu contoh wilayah yang menurutnya perlu diprioritaskan. Abu Bakar mengusulkan pembangunan parit dengan ukuran yang cukup besar agar mampu menampung cadangan air saat musim hujan.
“Itu tolong nanti di titik-titik, contohnya Teluk Keramat, dibuat parit besar-besarnya. Mungkin kedalamannya bisa empat sampai enam meter dan dibuat cukup lebar,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan agar pembangunan sarana penampungan air tidak hanya berhenti pada pembuatan embung atau parit. Sistem pengelolaan air harus disiapkan agar cadangan tersebut dapat bertahan hingga musim kemarau.
“Dengan PU nanti, buat pintu airnya. Jangan nanti musim hujan air dibuang, kemudian musim kemarau air habis. Harus dibuat pintu air supaya titik-titik air itu bisa ditutup dan disimpan,” katanya.
Selain langkah teknis, Abu Bakar turut mengapresiasi usulan pelaksanaan Salat Istisqa sebagai bentuk ikhtiar spiritual menghadapi kemarau panjang.
Menurutnya, langkah spiritual dan upaya teknis harus berjalan beriringan.
Pemerintah tetap perlu menyiapkan infrastruktur agar ketika kebakaran terjadi, sumber air tersedia dan proses pemadaman dapat dilakukan lebih cepat.
Dengan adanya cadangan air di sejumlah titik strategis, Ketua DPRD Sambas optimistis penanganan karhutla dapat dilakukan lebih efektif sekaligus memperkuat upaya pencegahan di wilayah rawan kebakaran. (Red)
Continue Reading

Sambas

Cegah Karhutla, Anggota DPRD Minta Warga Hindari Pembakaran Lahan

Published

on

Mercusuar.Co.Id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas, Ahmad Hapsak Setiawan menghimbau masyarakat untuk tidak membakar hutan dan lahan (Karhutla) di musim panas.

“Dengan keadaan cuaca yang panas ini, saya menghimbau seluruh masyarakat untuk tidak membakar lahan saat ini,” katanya. Kamis (20/8/2026).

Dia menyebutkan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terjadi di musim kemarau ini kebanyakan akibat dari ulah manusia yang sengaja membakar lahan atau sampah untuk kepentingan pribadi.

“Kebanyakan rata-rata terjadinya Karhutla ini disebabkan oleh oknum-oknum yang memang sengaja membakar untuk membuka lahan baru,” ucapnya.

Disampaikan Legislator PPP ini  masyarakat juga perlu untuk disosialisasikan tentang hal ini dan masyarakat sejatinya sudah paham akan larangan tersebut.

“Sebenarnya masyarakat sudah paham akan larangan dan himbauan terhadap peraturan yang melarang membakar dengan sengaja, apalagi pihak kepolisian, babinkamtibmas dan pemerintah melakukan sosialisasi, tetapi masih saja oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

“Saya harap kepada masyarakat harus tetap menjaga, hindari dulu khusus untuk bakar membakar, karena dampak dari Karhutla begitu besar untuk lingkungan hidup kita,” Pungkasnya  (Red)

Continue Reading

Trending