Connect with us

Sambas

DPRD Sambas Konsultasi ke Kemensos RI, Usulkan Penambahan Kuota PBI JKN untuk Capai Target UHC

Published

on

Mercusuar.Co.Id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas melalui Komisi IV bidang Kesejahteraan Sosial melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Kamis (12/3).

Kunjungan tersebut dilakukan ke Direktorat Jenderal Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial untuk menyampaikan usulan penambahan penerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) bagi masyarakat di Kabupaten Sambas.

Rombongan DPRD Sambas yang dipimpin Ketua DPRD Sambas, H. Abu Bakar S.Pd.I, bersama Ketua dan anggota Komisi IV diterima oleh unit Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Direktorat Jenderal Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial di ruang rapat lantai 5 Gedung A Kemensos RI.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD Sambas menyerahkan proposal usulan penambahan kuota peserta PBI JK guna memperluas akses jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di daerah tersebut.

Ketua DPRD Kabupaten Sambas, H. Abu Bakar S.Pd.I mengatakan, usulan penambahan PBI JKN tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong pencapaian target Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Sambas.

“Alhamdulillah pada hari ini kami dapat melaksanakan konsultasi ke Kementerian Sosial RI untuk menyampaikan proposal usulan penambahan PBI JK guna mencapai target UHC di Kabupaten Sambas,” ujar Abu Bakar.

Ia menegaskan, langkah konsultasi tersebut dilakukan agar masyarakat kurang mampu di Kabupaten Sambas tetap mendapatkan akses jaminan kesehatan melalui program bantuan iuran dari pemerintah.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sambas, Mardani, menjelaskan bahwa perubahan jumlah peserta bantuan kesehatan di Kabupaten Sambas terjadi dalam dua bulan terakhir.

Menurutnya, pada Januari 2026 tercatat pengurangan sebanyak 12.981 peserta dan penambahan 13.411 peserta. Sedangkan pada Februari 2026 terdapat pengurangan 904 peserta dan penambahan 341 peserta.

Secara keseluruhan, lanjutnya, total pengurangan mencapai 13.885 peserta, sementara penambahan 13.752 peserta, sehingga terdapat selisih pengurangan sekitar 133 peserta.

“Perubahan yang sedikit tersebut menjadi dasar kami di Komisi IV untuk kembali mengusulkan penambahan kuota PBI JKN di Kabupaten Sambas,” kata Mardani.

Ia menjelaskan bahwa perubahan data penerima bantuan tersebut berkaitan dengan penerapan sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digunakan pemerintah sebagai basis data penyaluran bantuan sosial.

Data tersebut mengintegrasikan berbagai sumber nasional, seperti data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, data kepesertaan BPJS Kesehatan, serta data penggunaan listrik dari PLN.

Melalui sistem pemeringkatan kesejahteraan (desil) dalam DTSEN, daftar penerima bantuan dapat berubah karena adanya penyesuaian data agar bantuan lebih tepat sasaran.

“Oleh karena itu kami mengusulkan penambahan kuota PBI JKN agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tetap memperoleh akses jaminan kesehatan,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut turut hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan beserta jajaran sekretariat DPRD yang juga melakukan kunjungan kerja ke Kemensos RI.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dan DPRD untuk memastikan program perlindungan sosial berjalan optimal serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Red)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sambas

Wamendagri Akhmad Wiyagus Tekankan Peran Da’i Perkuat Ketahanan Nasional di Perbatasan Sambas

Published

on

Mercusuar.Co.Id – Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, secara resmi membuka kegiatan Seminar Internasional dan Upgrading Da’i yang diselenggarakan oleh PARMUSI Wilayah Kalimantan Barat di Kabupaten Sambas. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai negara, antara lain Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, dan Singapura.

Dalam sambutannya, Wamendagri menekankan bahwa wilayah perbatasan seperti Sambas memiliki peran strategis sebagai wajah Indonesia di mata dunia. “Apa yang tampak di Sambas adalah cermin yang memberikan impresi kepada dunia tentang kewibawaan Indonesia,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa isu ketahanan nasional di wilayah perbatasan mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari geografi hingga demografi. Dengan jumlah penduduk sekitar 600 ribu jiwa, Sambas menjadi salah satu wilayah dengan populasi terbesar di Kalimantan Barat, sehingga memiliki potensi besar dalam memperkuat ketahanan nasional.

Lebih lanjut, Akhmad Wiyagus menyampaikan bahwa penguatan sumber daya manusia menjadi bagian penting dari program prioritas pemerintah, sejalan dengan visi besar Asta Cita Presiden. Berbagai program telah dijalankan di daerah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah rakyat, sekolah unggulan, hingga layanan cek kesehatan gratis.

Menurutnya, pembangunan wilayah perbatasan tidak cukup hanya dengan pengamanan militer, tetapi juga harus didukung oleh ekosistem masyarakat yang mandiri dan berdaya saing. “Kita tidak bisa membiarkan perbatasan menjadi ruang yang rapuh terhadap pengaruh luar yang tidak sejalan dengan jati diri bangsa,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antarnegara dalam menjaga stabilitas kawasan di tengah tantangan geopolitik global yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, peran da’i dinilai sangat strategis.

“Di era modern, da’i harus bertransformasi secara multidimensional. Tidak hanya sebagai komunikator keagamaan, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan, penguatan ketahanan, serta penjaga nilai-nilai kebangsaan,” ungkapnya.

Melalui forum seminar internasional dan upgrading da’i ini, Wamendagri berharap para da’i mampu mengintegrasikan pesan-pesan ketahanan nasional dalam dakwah mereka, sekaligus mendorong edukasi masyarakat terkait pentingnya menjaga tanah air, memperkuat ekonomi lokal, serta membentengi diri dari pengaruh ideologi asing.

“Kita ingin masyarakat tidak hanya memiliki spiritualitas yang tinggi, tetapi juga mentalitas pemenang dalam mengelola dan menjaga potensi wilayahnya,” tambahnya.

Pemerintah pusat, lanjutnya, akan terus berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan, termasuk di Kabupaten Sambas.

Ia pun berharap kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia. (Red)

Continue Reading

Sambas

Ruang Kelas SDN 03 Setalik Dirusak, Polisi Selidiki Dugaan Pembakaran

Published

on

Mercusuar.Co.Id – Aksi perusakan terjadi di lingkungan pendidikan. Ruang kelas SDN 03 Setalik, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, ditemukan dalam kondisi berantakan akibat ulah orang tak dikenal, Rabu (25/03/2026) pagi.

Peristiwa itu pertama kali diketahui sekitar pukul 08.15 WIB. Saat itu, pihak sekolah mendapati kondisi ruang kelas sudah tidak seperti biasa. Bangku dan kursi siswa berserakan, memicu keresahan di lingkungan sekolah.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, pihak sekolah segera melaporkan ke aparat kepolisian. Personel Polsek Sejangkung pun langsung turun ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Kasi Humas Polres Sambas, AKP Sadoko, mengungkapkan bahwa dari hasil penyelidikan awal ditemukan adanya indikasi pembakaran di dalam ruang kelas.

“Terdapat tumpukan kertas yang dibakar. Terindikasi dilakukan secara sengaja,” ujarnya.

Ia menjelaskan, barang yang terbakar merupakan buku-buku lama yang sudah tidak terpakai. Meski tidak menimbulkan kerugian besar, insiden ini tetap menjadi perhatian serius karena menyasar fasilitas pendidikan.

Saat ini, proses penyelidikan masih terus berlangsung. Namun, pihak kepolisian menghadapi kendala dalam mengungkap pelaku, lantaran kamera pengawas (CCTV) di lokasi tidak berfungsi.

Akibatnya, petugas hanya mengandalkan jejak-jejak yang ditemukan di lokasi kejadian untuk mengidentifikasi pelaku.

Pihak kepolisian pun mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, khususnya dalam menjaga keamanan fasilitas umum seperti sekolah.

“Segera laporkan jika melihat aktivitas mencurigakan ke Polsek terdekat atau melalui layanan darurat 110,” imbau Sadoko. (Red)

Continue Reading

Sambas

22 Jemaah Calon Haji Sambas Jalani Pemeriksaan Kesehatan dan Vaksinasi

Published

on

Mercusuar.Co.Id — Sebanyak 22 jemaah calon haji asal Kabupaten Sambas mengikuti pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi meningitis serta polio yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Selasa (31/3/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan penetapan istita’ah, yakni penilaian kelayakan kesehatan jemaah sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengecekan tanda-tanda vital, pemeriksaan gula darah sewaktu, tes kehamilan bagi wanita usia subur, hingga konsultasi dengan dokter.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Ganjar Prabowo, mengatakan bahwa proses ini penting untuk memastikan seluruh jemaah dalam kondisi sehat dan mampu menjalankan rangkaian ibadah haji.

“Pemeriksaan kesehatan ini menjadi tahapan krusial dalam menentukan istita’ah jemaah. Kami ingin memastikan bahwa seluruh calon haji benar-benar siap secara fisik maupun medis sebelum berangkat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa vaksinasi meningitis dan polio merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seluruh jemaah. Hal ini mengacu pada ketentuan dari Pemerintah Arab Saudi dalam proses penerbitan visa haji.

“Vaksinasi ini bukan hanya formalitas, tetapi bentuk perlindungan bagi jemaah. Pemerintah Arab Saudi mewajibkan vaksin meningitis dan polio, dan pelaksanaannya harus dilakukan minimal empat minggu sebelum keberangkatan,” tambahnya.

Menurut Ganjar, Indonesia masih termasuk negara yang rentan terhadap penularan polio, sehingga langkah pencegahan melalui vaksinasi menjadi sangat penting.

Pada tahun 2026, jumlah kuota jemaah haji Kabupaten Sambas mengalami penurunan signifikan, dari sebelumnya sekitar 300 orang menjadi hanya 22 orang. Penurunan ini disebut sebagai dampak kebijakan terbaru dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

 

Continue Reading

Trending