Connect with us

Sambas

Evaluasi LKPJ 2025, DPRD Sambas Minta Kebijakan Pangan Lebih Optimal

Published

on

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kabupaten Sambas, Mardani, menyampaikan penilaian positif terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas sepanjang Tahun Anggaran 2025.

“Secara umum kami melihat kinerja pemerintah daerah sudah cukup baik, namun tetap ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama, khususnya di sektor pertanian dan ketahanan pangan,” ujarnya dalam rapat paripurna, Selasa (5/5/2026).

Menurut Mardani, pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdapat alokasi anggaran program penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar Rp14,8 miliar dengan realisasi Rp13,9 miliar. Anggaran tersebut dinilai sejalan dengan arah pembangunan daerah yang menempatkan sektor pertanian sebagai penopang kemandirian ekonomi.

Namun demikian, ia menyoroti kecilnya alokasi anggaran untuk pengadaan cadangan pangan yang hanya sebesar Rp31,5 juta.

“Anggaran cadangan pangan ini kami nilai belum realistis, karena pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjamin ketersediaan pangan, terutama saat menghadapi situasi krisis,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi sektor pertanian di Kabupaten Sambas, di antaranya alih fungsi lahan, rendahnya produktivitas, serta indeks pertanaman yang belum optimal.

“Kondisi ini cukup kontradiktif dengan posisi Sambas sebagai daerah sentra pertanian yang selama ini dilaporkan mengalami surplus beras setiap tahun,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Kabupaten Sambas melalui Pansus LKPJ merekomendasikan agar pemerintah daerah mengarahkan belanja sektor pertanian lebih berorientasi pada hasil yang terukur, seperti peningkatan produktivitas, luas panen, serta penguatan kapasitas petani.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta meninjau kembali alokasi anggaran cadangan pangan agar lebih proporsional dan mampu mendukung indikator kinerja daerah.

“Ke depan, belanja di sektor pertanian harus mampu meningkatkan indeks ketahanan pangan secara bertahap dan terukur,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan lahan pertanian agar tidak terus tergerus oleh alih fungsi lahan, mengingat Kabupaten Sambas telah memiliki regulasi terkait perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.

Terkait data surplus beras, Mardani meminta agar dilakukan pengkajian ulang secara lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Surplus beras ini harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Idealnya, Sambas sudah memiliki produk beras dengan kemasan dan merek sendiri yang beredar luas di pasaran sebagai kebanggaan daerah,” pungkasnya. (Red)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sambas

Hadiri Seminar ISKA, Bupati Satono Dorong Toleransi dan Persatuan

Published

on

Mercusuar.Co.Id – Bupati Sambas H. Satono menghadiri sekaligus membuka seminar bertema Sinergitas Lintas Agama dalam Membangun Sambas Berkemajuan yang digelar Ikatan Sarjana Katolik (ISKA) di Gedung Paroki Sambas, Sabtu (9/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ruang memperkuat toleransi dan kebersamaan antarumat beragama sekaligus membangun semangat kolaborasi dalam mendukung pembangunan Kabupaten Sambas yang harmonis dan maju.

Dalam sambutannya, Bupati Satono mengapresiasi pelaksanaan seminar yang dinilai mampu menjadi sarana mempererat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Sambas.

“Seminar ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan menjadi titik awal untuk melahirkan kontribusi nyata, ide-ide cemerlang, serta semangat kebersamaan demi kemajuan Kabupaten Sambas,” ujar Satono.

Ia berharap para peserta yang hadir dapat menjadi generasi penerus yang turut mengambil peran dalam pembangunan daerah melalui pemikiran dan aksi positif di tengah masyarakat.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata.

“Jadikan ini sebagai starting awal dalam memberikan kontribusi yang konkret dan ide-ide yang cemerlang. Mari bersinergi dan berkolaborasi dalam hal-hal positif,” katanya.

Pada kesempatan itu, Satono juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga kondusivitas daerah serta memperkuat persatuan tanpa memandang perbedaan latar belakang agama maupun golongan.

“Maka dari itu seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kondusivitas daerah, memperkuat persatuan, serta bersatu padu tanpa memandang latar belakang apapun dalam membangun Kabupaten Sambas yang aman, damai, dan sejahtera demi mewujudkan Sambas yang berkah berkemajuan,” tutupnya. (Red)

Continue Reading

Sambas

DPRD Sambas Gelar RDP Bahas Rencana Pabrik Kelapa Sawit di Desa Sungai Palah, Anwari Soroti Kurangnya Komunikasi

Published

on

Mercusuar.Co.Id – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sambas, Anwari menyampaikan bahwa persoalan utama terkait rencana pembangunan pabrik kelapa sawit di Desa Sungai Palah, Kecamatan Galing, adalah kurangnya komunikasi antara pihak perusahaan dengan masyarakat setempat.

 

Hal tersebut disampaikan Anwari saat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait rencana pembangunan pabrik kelapa sawit oleh PT. Cemerlang Andalan Sawit (CAS), Jumat (08/05/2026).

 

Rapat tersebut turut dihadiri unsur masyarakat Desa Sungai Palah, pihak PT. CAS, serta dinas terkait lainnya.

Dalam RDPU tersebut, masyarakat menyampaikan keluhan terkait minimnya sosialisasi yang dilakukan pihak perusahaan kepada warga tingkat bawah mengenai rencana pembangunan pabrik kelapa sawit di wilayah mereka. Kondisi itu membuat masyarakat mengadukan persoalan tersebut kepada DPRD Sambas agar difasilitasi melalui rapat dengar pendapat umum.

 

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sambas, Anwari, mengatakan bahwa inti dari persoalan yang muncul saat ini adalah belum terbangunnya komunikasi yang baik antara pihak terkait dengan masyarakat.

 

“Permasalahan yang terjadi hari ini sebenarnya adalah kurangnya komunikasi antara pihak terkait dengan masyarakat,” ujarnya.

 

Anwari juga berpesan agar pihak perusahaan segera membangun komunikasi secara langsung dengan masyarakat, tidak hanya berkoordinasi dengan pemerintah Desa saja.

 

“Kami berharap pihak perusahaan segera berkomunikasi dengan masyarakat, bukan hanya dengan kepala desa tetapi juga dengan masyarakat desa secara langsung,” katanya.

 

Menurutnya, apabila komunikasi sudah terjalin dengan baik, maka masyarakat juga akan menerima dan mendukung keberadaan perusahaan di desa mereka.

 

“Ketika komunikasi sudah terbangun, masyarakat tentu akan senang dengan kehadiran perusahaan di kampung mereka,” pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Sambas

Rencana Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit PT. CAS di Desa Sungai Palah, DPRD Minta Komunikasi dengan Warga Diperkuat

Published

on

Mercusuar.Co.Id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait rencana pembangunan pabrik kelapa sawit di Desa Sungai Palah, Kecamatan Galing, Jumat (08/05/2026).

 

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sambas, Lerry Kurniawan Figo, dan dihadiri pihak perusahaan PT. Cemerlang Andalan Sawit (CAS), pemerintah desa, masyarakat, serta sejumlah unsur Dinas terkait lainnya.

 

Dalam keterangannya Figo menegaskan pentingnya menyatukan persepsi seluruh pihak agar keberadaan perusahaan nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

 

“Ada beberapa poin kesimpulan dalam rangka bagaimana menyatukan persepsi dari hasil rapat tadi. Intinya bagaimana pemerintah desa lebih intensif membangun komunikasi kepada masyarakat,” ujarnya.

 

Menurutnya, pihak perusahaan juga harus mampu menjamin keberadaan dan kenyamanan masyarakat yang berada di sekitar lingkungan pabrik, khususnya terkait dampak lingkungan maupun dampak sosial.

 

“Perusahaan harus bisa menjamin potensi dampak itu agar dapat diantisipasi melalui langkah mitigasi yang dilakukan,” katanya.

 

Figo menambahkan, secara hukum perusahaan diketahui telah memiliki izin dan telah melalui proses kajian serta verifikasi yang berlaku. Namun demikian, ia menilai kajian sosial di tengah masyarakat juga harus menjadi perhatian serius.

 

“Kita jangan lupa menyeimbangkan kajian sosial masyarakat. Di situ perlunya komunikasi internal dari berbagai pihak, baik perusahaan, pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten,” jelasnya.

 

Ia berharap keberadaan perusahaan nantinya mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan membuka peluang kesejahteraan di wilayah sekitar.

 

“Kita ingin keberadaan perusahaan memberikan nilai positif terhadap kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat,” tambahnya.

 

Dalam rekomendasi hasil RDPU tersebut, DPRD Sambas meminta pihak perusahaan segera melakukan sosialisasi ulang kepada masyarakat guna meredam keresahan dan kekhawatiran warga, khususnya yang tinggal di sekitar lokasi rencana pembangunan pabrik.

 

“Kami minta dalam waktu dekat pihak perusahaan melakukan pendekatan kembali kepada masyarakat terkait potensi keresahan dan kekhawatiran warga,” tegasnya

 

Ia juga memastikan DPRD Kabupaten Sambas akan terus mengawal aspirasi masyarakat serta mengawasi komitmen perusahaan terhadap hak-hak warga di sekitar wilayah operasional.

 

“Kami DPRD akan tetap mengawal aspirasi ini. Kita semua harus sama-sama mengawasi dan mengontrol apakah perusahaan benar-benar menjalankan komitmennya terhadap masyarakat sekitar,” pungkasnya (Red)

Continue Reading

Trending