Mercusuar.Co.Id – Bupati Sambas H.Satono,S.Sos.I., MH menghadiri penutupan Gawai Dayak Naik Dango ke-19 Tahun 2026 yang berlangsung di Ramin Bantang Ne’ Riuh, (24/05/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung meriah dan dihadiri berbagai unsur pemerintahan, tokoh adat, hingga masyarakat dari berbagai Kecamatan di Kabupaten Sambas.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan beserta rombongan OPD Provinsi Kalimantan Barat, Forkopimda Kabupaten Sambas, tokoh adat, serta para tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Sambas menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah sukses menyelenggarakan rangkaian kegiatan Gawai Dayak Naik Dango tahun ini.

“Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah luar biasa membuat acara ini dan menghadirkan berbagai event perlombaan,” ujar Satono.

Ia juga menegaskan bahwa Kabupaten Sambas saat ini terus mengalami perkembangan positif di berbagai sektor, termasuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Sambas hari ini sudah berbeda. IPM Kabupaten Sambas saat ini tertinggi di Kalimantan Barat. Ini merupakan hebatnya komponen masyarakat Kabupaten Sambas, termasuk sumbangsih masyarakat Dayak semua,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Satono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat Dayak yang selama ini telah mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sambas.

“Malam hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Dayak yang sudah mendukung pemerintahan Kabupaten Sambas,” katanya.

Menurutnya, pembangunan Kabupaten Sambas lima tahun ke depan membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda Dayak.

“Kualitas pemuda Dayak sudah sangat tinggi. Saya ingin pemuda Dayak semuanya melanjutkan sekolah yang tinggi. Orang Dayak juga bisa menjadi gubernur dan bupati di masa yang akan datang,” ucapnya

Ia berharap Kabupaten Sambas mampu menjadi daerah yang berdaya saing secara nasional melalui persatuan dan kolaborasi antar elemen masyarakat.

“Harapan saya Sambas ini bisa menjadi kabupaten yang berdaya saing secara nasional,” tegasnya.

Selain itu, Bupati Sambas juga berkomitmen mendukung pengembangan fasilitas rumah adat Dayak. Ia menyebut pemerintah daerah akan bergotong royong melakukan penataan area kegiatan agar lebih nyaman digunakan masyarakat.

“Saya berkomitmen rumah adat Dayak ini kita bisa sama-sama bergotong royong. Tahun depan halaman ini kita paving blok sehingga tidak becek ketika ada kegiatan,” ujarnya.

Dalam kegiatan Gawai Dayak Naik Dango ke-19 ini, tercatat sebanyak 91 stand UMKM turut meramaikan acara. Menurut Satono, hal tersebut menjadi momentum penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

“Sangat luar biasa ada 91 stand UMKM yang berjualan di acara Gawai Dayak ini. Jadikan momentum gawai ini untuk membantu pemerintahan menggerakkan UMKM di Kabupaten Sambas,” katanya.

Di akhir sambutannya, Satono mengajak seluruh elemen adat dan budaya di Kabupaten Sambas untuk terus menjaga sinergi dalam membangun daerah.

“Saya berterima kasih kepada Dewan Adat Dayak, Majelis Adat Budaya Melayu, Majelis Adat Budaya Tionghoa, dan adat Jawa yang telah bersinergi membangun Kabupaten Sambas yang berkah dan berkemajuan,” tutupnya. (Red)

Mercusuar.Co.Id – Wakil Bupati Sambas, Heroaldi Djuhardi Alwi resmi dipercaya menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau DPC HNSI Kabupaten Sambas periode 2026–2031.

Pelantikan pengurus DPC HNSI Kabupaten Sambas digelar di Sambas pada Sabtu (23/05/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum kebangkitan organisasi nelayan di Kabupaten Sambas setelah sebelumnya sempat vakum.

Dalam sambutannya, Heroaldi menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran HNSI, khususnya DPD HNSI Kalimantan Barat, atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin HNSI Sambas.

“Secara pribadi saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran HNSI, khususnya DPD HNSI Provinsi Kalimantan Barat, atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada saya untuk mengemban tugas sebagai Ketua DPC HNSI Kabupaten Sambas,” kata Heroaldi.

Ia menegaskan bahwa amanah tersebut bukan tugas yang ringan. Namun, dirinya optimistis HNSI Sambas dapat berkembang menjadi organisasi yang kuat apabila seluruh pengurus, nelayan, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dapat bergerak bersama.

Menurut Heroaldi, Kabupaten Sambas memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Wilayah pesisir Sambas membentang di sejumlah kecamatan seperti Pemangkat, Selakau, Jawai, Jawai Selatan, Paloh, dan Tangaran.

“Ribuan masyarakat Kabupaten Sambas menggantungkan hidupnya pada sektor kelautan dan perikanan, baik sebagai nelayan tangkap, pembudidaya ikan, pengolah hasil laut, maupun pelaku usaha perikanan lainnya,” ujarnya.

Ia menyebut hasil laut Sambas sangat beragam, mulai dari ikan laut, udang, kepiting, cumi, hingga berbagai komoditas perikanan lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Karena itu, Heroaldi menilai keberadaan nelayan tidak hanya penting bagi perekonomian daerah, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan dan kedaulatan maritim bangsa.

“HNSI harus hadir sebagai organisasi yang benar-benar mampu menjadi rumah besar bagi para nelayan,” tegasnya.

Ia berharap HNSI Sambas mampu memperjuangkan kepentingan nelayan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, memperkuat kelembagaan ekonomi nelayan, serta mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan.

Dalam kesempatan tersebut, Heroaldi juga menyinggung program nasional Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini dijalankan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menurutnya, program tersebut menjadi langkah strategis dalam membangun kawasan pesisir yang maju, modern, produktif, dan terintegrasi.

“Program ini tidak hanya berbicara tentang pembangunan fisik, tetapi juga penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan pesisir, pengembangan sarana dan prasarana perikanan, hingga pemberdayaan nelayan secara berkelanjutan,” katanya.

Heroaldi menilai Kabupaten Sambas memiliki peluang besar untuk menjadi bagian penting dari program nasional tersebut. Potensi wilayah pesisir yang luas, sumber daya perikanan yang melimpah, serta semangat masyarakat nelayan menjadi modal besar bagi Sambas untuk berkembang.

Untuk itu, ia mengajak seluruh pengurus HNSI Kabupaten Sambas agar bekerja solid, aktif turun ke lapangan, mendengar aspirasi nelayan, dan menghadirkan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat pesisir.

“Mari kita jadikan HNSI sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan nelayan dan membangun kesejahteraan masyarakat pesisir,” pungkasnya. (Red)

Mercusuar.Co.Id – Sekretaris DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Amirudin menyoroti persoalan sulitnya akses BBM subsidi bagi nelayan di Kabupaten Sambas. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan serius yang hingga kini masih dihadapi masyarakat pesisir.

Kabupaten Sambas dikenal sebagai salah satu daerah pesisir dengan potensi perikanan yang besar di Kalimantan Barat. Ribuan masyarakat menggantungkan hidup dari sektor perikanan dan aktivitas melaut setiap harinya.

Namun di balik potensi tersebut, nelayan masih menghadapi kendala utama berupa keterbatasan dan ketidakjelasan distribusi BBM subsidi yang diperuntukkan bagi nelayan aktif.

Amirudin menilai persoalan BBM nelayan bukan hanya soal keberadaan SPBUN, melainkan menyangkut sistem distribusi dan kuota yang belum sepenuhnya tepat sasaran.

“Nelayan sangat bergantung pada BBM untuk mencari nafkah. Tetapi ketika distribusi subsidi tidak tepat sasaran, nelayan kecil justru menjadi pihak yang paling terdampak,” kata Amirudin.

Ia mengungkapkan, kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak nelayan kesulitan memperoleh solar subsidi secara langsung. Bahkan, sebagian nelayan terpaksa membeli BBM dari para pengantri di SPBU dengan harga lebih mahal dibanding harga resmi pemerintah.

Menurutnya, situasi tersebut sangat memberatkan nelayan kecil karena biaya operasional melaut menjadi semakin tinggi, sementara hasil tangkapan ikan tidak selalu stabil.

“Akibatnya, pendapatan nelayan sering kali hanya cukup menutupi modal melaut tanpa memberikan keuntungan yang layak untuk kebutuhan keluarga,” ujarnya.

Amirudin juga mengingatkan bahwa apabila persoalan BBM subsidi terus dibiarkan, maka sektor perikanan daerah dapat terdampak lebih luas. Aktivitas melaut berpotensi menurun, produksi ikan berkurang, hingga harga ikan di pasaran bisa meningkat.

Karena itu, HNSI Sambas mendorong pemerintah menghadirkan solusi yang lebih konkret, tidak hanya melalui penambahan kuota BBM subsidi tetapi juga dengan membangun sistem distribusi yang modern dan transparan.

“HNSI Sambas mendorong adanya sistem distribusi berbasis data digital nelayan aktif agar penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran dan mudah diawasi,” jelasnya.

Selain persoalan BBM, HNSI Sambas juga menilai penguatan koperasi nelayan menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Menurut Amirudin, koperasi nelayan yang dikelola dengan baik dapat membantu nelayan memperoleh akses BBM, permodalan, alat tangkap, hingga pemasaran hasil laut dengan harga yang lebih stabil.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia nelayan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perikanan modern.

“Nelayan masa kini tidak cukup hanya mengandalkan cara tradisional. Mereka perlu dibekali pengetahuan tentang teknologi perikanan, keselamatan pelayaran, manajemen usaha, pengolahan hasil laut, hingga pemasaran digital,” katanya.

Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi cuaca laut, informasi titik ikan, pemasaran online, dan transaksi digital dinilai dapat membantu nelayan menjadi lebih produktif dan mampu bersaing di era modern.

HNSI Sambas berharap perhatian pemerintah terhadap persoalan nelayan tidak berhenti pada wacana semata. Sebab selama ini nelayan telah memberikan kontribusi besar terhadap ketahanan pangan, ekonomi pesisir, dan sektor perikanan daerah.

“HNSI akan terus hadir mengawal aspirasi nelayan, memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada nelayan kecil, dan menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat pesisir,” tegas Amirudin. (Red)