Connect with us

Sambas

Pansus LKPJ Dorong Pembenahan Pelayanan Kesehatan di Sambas

Published

on

Mercusuar.Co.Id – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kabupaten Sambas, Mardani, menyoroti sejumlah persoalan sektor kesehatan dalam evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025.

Menurut Mardani, terdapat beberapa indikator kesehatan yang belum mencapai target sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas.

Ia menjelaskan, RPJMD menargetkan angka harapan hidup tahun 2025 mencapai 74,5 tahun, rasio ketersediaan fasilitas kesehatan 83 persen, standar pelayanan minimal (SPM) 100 persen, angka stunting 14,5 persen, cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 90 persen, serta prevalensi penyakit menular sebesar 77 persen.

Namun, Pansus LKPJ mencatat masih terdapat persoalan krusial, terutama terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi.

“Hal yang paling krusial dicatat adalah capaian persentase kematian ibu 0,08 persen, pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar baru mencapai 60,54 persen dan pelayanan ibu hamil serta ibu bersalin masih belum ideal karena baru mencapai 63,21 persen. Sementara pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar baru 65,47 persen,” ujar Mardani.

Ia juga menyoroti tingginya angka prevalensi stunting di Kabupaten Sambas yang mencapai 17,39 persen atau melampaui target RPJMD sebesar 14,5 persen. Angka tersebut disebut menjadi salah satu yang tertinggi di Kalimantan Barat pada indikator IKK outcome.

Selain itu, Pansus mencatat tren peningkatan kematian bayi baru lahir dari tahun ke tahun, yakni 5,20 persen pada 2023, naik menjadi 5,73 persen pada 2024, dan kembali meningkat menjadi 7,13 persen pada 2025. Meski demikian, angka gizi buruk disebut mengalami perbaikan dari 0,16 persen menjadi 0,09 persen.

Mardani mengatakan, Pemerintah Kabupaten Sambas sebenarnya telah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk sektor kesehatan. Dalam RPJMD, dukungan anggaran operasional rumah sakit mencapai Rp234,899 miliar, operasional pelayanan puskesmas Rp38,784 miliar, pelayanan fasilitas kesehatan lainnya Rp903 juta, serta program peningkatan kapasitas SDM kesehatan sebesar Rp4,152 miliar.

Meski demikian, ia menilai kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun puskesmas masih perlu ditingkatkan, terutama terkait sikap pelayanan tenaga kesehatan terhadap pasien.

“Aspek pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan, baik di rumah sakit umum daerah maupun puskesmas harus lebih ditingkatkan lagi, terutama sikap welcoming petugas kesehatan terhadap pasien,” tegasnya.

Pansus LKPJ DPRD Sambas juga menyoroti banyaknya laporan keluhan masyarakat terkait pelayanan pasien di RSUD Kota Sambas yang disampaikan langsung ke DPRD maupun melalui media sosial.

Sebagai rekomendasi, DPRD meminta pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan memperkuat layanan kesehatan maternal, termasuk deteksi dini risiko kehamilan, persalinan aman, sistem rujukan cepat, serta pendampingan ibu hamil berisiko tinggi sesuai amanah Peraturan Daerah tentang kesehatan ibu dan bayi baru lahir.

Selain itu, DPRD juga mendorong peningkatan intervensi kebijakan dan dukungan anggaran dalam penanganan stunting dan bayi berat lahir rendah (BBLR), mulai dari pendataan by name by address hingga perbaikan sanitasi dan perubahan perilaku masyarakat.

Pansus turut meminta Bupati Sambas mengambil langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis, dokter gigi, dan tenaga kesehatan prioritas di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya agar pasien dapat ditangani lebih cepat tanpa harus banyak dirujuk ke luar daerah.

“Terkait banyaknya keluhan pasien tentang pelayanan RSUD Sambas hendaknya diambil langkah konstruktif dan persuasif dengan ikrar pelayanan ‘ramah, cepat dan tepat’ bagi semua pasien tanpa perbedaan klaster apa pun,” tutup Mardani. (Red)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sambas

DPD Golkar Sambas Dukung Wacana Pemekaran Dapil Kalbar III, Dinilai Percepat Pemerataan Pembangunan di Kawasan Perbatasan

Published

on

Mercusuar.Co.Id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Sambas menyatakan dukungan penuh terhadap wacana pemekaran Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat III. Menurut Golkar Sambas, pemekaran dapil menjadi langkah strategis untuk memperkuat representasi politik masyarakat di wilayah perbatasan sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sambas, Sehan A. Rahman, S.H, mengatakan bahwa wilayah yang selama ini berada dalam Dapil Kalbar III memiliki karakteristik geografis dan kebutuhan pembangunan yang berbeda dibanding daerah lainnya. Karena itu, pemekaran dapil dinilai menjadi solusi agar aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan secara lebih optimal.

“DPD Partai Golkar Kabupaten Sambas sangat setuju terhadap wacana pemekaran Dapil Kalbar III. Salah satu alasannya adalah dalam rangka mempercepat pemerataan pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur dan sektor lainnya di dua kabupaten perbatasan serta satu kota administratif, yakni Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, dan Kota Singkawang,” ujar Sehan.

Menurutnya, ketiga daerah tersebut merupakan kawasan strategis yang berbatasan langsung dengan Malaysia sehingga membutuhkan perhatian lebih besar dari pemerintah pusat melalui keterwakilan politik yang semakin kuat di parlemen.

Selain faktor pembangunan, Sehan menilai jumlah pemilih di wilayah tersebut juga telah memenuhi pertimbangan untuk dilakukan penataan atau pemekaran daerah pemilihan.

Berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 KPU Provinsi Kalimantan Barat, jumlah pemilih di tiga daerah tersebut terdiri atas:

  • Kabupaten Sambas: 458.286 pemilih
  • Kabupaten Bengkayang: 206.526 pemilih
  • Kota Singkawang: 169.951 pemilih

Sehingga total jumlah pemilih di ketiga daerah mencapai sekitar 834.763 pemilih.

Sehan menegaskan bahwa besarnya jumlah pemilih tersebut menunjukkan kawasan Sambas, Bengkayang, dan Singkawang memiliki potensi yang cukup untuk mendapatkan representasi politik yang lebih proporsional apabila dilakukan penataan daerah pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Selain aspek pemerataan pembangunan, jumlah penduduk maupun jumlah pemilih juga sudah sangat layak menjadi pertimbangan dalam wacana pemekaran dapil. Dengan keterwakilan yang lebih efektif, aspirasi masyarakat perbatasan akan lebih cepat diperjuangkan, baik terkait infrastruktur, pelayanan publik, ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun pengembangan kawasan perbatasan,” tegasnya. (Red)

Continue Reading

Sambas

DPRD Sambas Dukung MTQ Kecamatan Tebas, Dorong Penguatan SDM dan Nilai Keagamaan

Published

on

Mercusuar.Co.Id – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Ferdinad Sholihin, memberikan apresiasi atas pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-13 Tingkat Kecamatan Tebas yang digelar di Desa Sededong, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi yang baik antara pemerintah desa, panitia pelaksana, dan masyarakat dalam menghidupkan syiar Islam sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat.

“Mewakili DPRD Sambas saya sangat mengapresiasi gagasan yang bagus dari kolaborasi Pemerintah Desa Sededong dalam pelaksanaan MTQ ke-13 Tingkat Kecamatan Tebas. Ke depan, kegiatan serupa bisa terus dilaksanakan di desa-desa lainnya,” kata Ferdinad.

Ia menilai, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan membaca Al-Qur’an, tetapi juga memiliki makna yang lebih luas dalam membangun peradaban masyarakat yang lebih baik.

Menurut Ferdinad, kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Karena itu, pendidikan akademik perlu berjalan seiring dengan penguatan nilai-nilai agama agar lahir generasi yang cerdas sekaligus berakhlak mulia.

“Pelaksanaan MTQ sejatinya dapat meningkatkan jejak-jejak peradaban yang ditandai dengan berubahnya pola pikir, kebiasaan, karakter, serta pemikiran masyarakat ke arah yang lebih maju,” ujarnya.

“Majunya peradaban itu tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia, tidak saja secara akademik, namun harus diselaraskan dengan bekal ilmu agama,” sambungnya.

Selain memberikan apresiasi, Ferdinad juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga suasana kondusif selama pelaksanaan MTQ yang berlangsung kurang lebih selama tujuh hari.

“Saya berharap panitia, peserta, serta seluruh lapisan masyarakat di Desa Sededong dapat bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan selama kegiatan MTQ ini berlangsung,” tutupnya.

Kegiatan MTQ ke-13 Tingkat Kecamatan Tebas tersebut diharapkan tidak hanya melahirkan qari dan qariah terbaik, tetapi juga memperkuat ukhuwah Islamiyah serta menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur’an. (Red)

Continue Reading

Sambas

Bupati Satono Minta Perangkat Daerah Tingkatkan Sinergi dan Tanggung Jawab Kinerja

Published

on

Mercusuar.Co.Id – Pemerintah Kabupaten Sambas menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh Kepala Perangkat Daerah di Aula Utama Kantor Bupati Sambas, Kamis (25/6/2026).

Rakor yang dipimpin langsung oleh Bupati Sambas H. Satono, S.Sos.I., M.H. tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Ir. H. Fery Madagaskar, M.Si., para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, serta para Kepala Bagian dan Kepala Bidang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

Kegiatan ini menjadi wadah konsolidasi sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja perangkat daerah guna memastikan jalannya pemerintahan tetap selaras dengan target pembangunan daerah.

Dalam arahannya, Bupati Satono menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga oleh komitmen, kedisiplinan, dan loyalitas aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Menurutnya, koordinasi yang kuat antar perangkat daerah menjadi kunci dalam menghadirkan pelayanan publik yang optimal sekaligus mempercepat realisasi program-program prioritas pemerintah daerah.

“Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarinstansi pemerintahan sekaligus melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja masing-masing perangkat daerah,” ujar Satono.

Ia juga mengingatkan agar seluruh kepala perangkat daerah memiliki kesamaan visi dan arah dalam mendukung pembangunan Kabupaten Sambas. Setiap program yang dirancang, kata dia, harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan target pembangunan yang telah ditetapkan.

Selain itu, Bupati Satono meminta agar pelaporan capaian kinerja dilakukan secara tertib dan akurat sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

“Setiap kepala perangkat daerah harus memiliki visi yang selaras dengan arah pembangunan Kabupaten Sambas, termasuk dalam hal pelaporan capaian kinerja dan penyusunan program strategis ke depan,” tegasnya.

Di akhir arahannya, Satono berharap sinergi yang selama ini terjalin dapat terus diperkuat sehingga seluruh program pemerintah daerah dapat berjalan optimal demi mewujudkan Sambas yang lebih maju dan sejahtera.

“Dengan sinergitas yang telah dibangun, kita optimistis dapat menyukseskan berbagai program pemerintah daerah untuk mewujudkan Sambas Berkah Berkemajuan,” tutupnya.

Continue Reading

Trending