Sambas
Pansus LKPJ Dorong Pembenahan Pelayanan Kesehatan di Sambas
Mercusuar.Co.Id – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kabupaten Sambas, Mardani, menyoroti sejumlah persoalan sektor kesehatan dalam evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025.
Menurut Mardani, terdapat beberapa indikator kesehatan yang belum mencapai target sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas.
Ia menjelaskan, RPJMD menargetkan angka harapan hidup tahun 2025 mencapai 74,5 tahun, rasio ketersediaan fasilitas kesehatan 83 persen, standar pelayanan minimal (SPM) 100 persen, angka stunting 14,5 persen, cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 90 persen, serta prevalensi penyakit menular sebesar 77 persen.
Namun, Pansus LKPJ mencatat masih terdapat persoalan krusial, terutama terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi.
“Hal yang paling krusial dicatat adalah capaian persentase kematian ibu 0,08 persen, pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar baru mencapai 60,54 persen dan pelayanan ibu hamil serta ibu bersalin masih belum ideal karena baru mencapai 63,21 persen. Sementara pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar baru 65,47 persen,” ujar Mardani.
Ia juga menyoroti tingginya angka prevalensi stunting di Kabupaten Sambas yang mencapai 17,39 persen atau melampaui target RPJMD sebesar 14,5 persen. Angka tersebut disebut menjadi salah satu yang tertinggi di Kalimantan Barat pada indikator IKK outcome.
Selain itu, Pansus mencatat tren peningkatan kematian bayi baru lahir dari tahun ke tahun, yakni 5,20 persen pada 2023, naik menjadi 5,73 persen pada 2024, dan kembali meningkat menjadi 7,13 persen pada 2025. Meski demikian, angka gizi buruk disebut mengalami perbaikan dari 0,16 persen menjadi 0,09 persen.
Mardani mengatakan, Pemerintah Kabupaten Sambas sebenarnya telah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk sektor kesehatan. Dalam RPJMD, dukungan anggaran operasional rumah sakit mencapai Rp234,899 miliar, operasional pelayanan puskesmas Rp38,784 miliar, pelayanan fasilitas kesehatan lainnya Rp903 juta, serta program peningkatan kapasitas SDM kesehatan sebesar Rp4,152 miliar.
Meski demikian, ia menilai kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun puskesmas masih perlu ditingkatkan, terutama terkait sikap pelayanan tenaga kesehatan terhadap pasien.
“Aspek pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan, baik di rumah sakit umum daerah maupun puskesmas harus lebih ditingkatkan lagi, terutama sikap welcoming petugas kesehatan terhadap pasien,” tegasnya.
Pansus LKPJ DPRD Sambas juga menyoroti banyaknya laporan keluhan masyarakat terkait pelayanan pasien di RSUD Kota Sambas yang disampaikan langsung ke DPRD maupun melalui media sosial.
Sebagai rekomendasi, DPRD meminta pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan memperkuat layanan kesehatan maternal, termasuk deteksi dini risiko kehamilan, persalinan aman, sistem rujukan cepat, serta pendampingan ibu hamil berisiko tinggi sesuai amanah Peraturan Daerah tentang kesehatan ibu dan bayi baru lahir.
Selain itu, DPRD juga mendorong peningkatan intervensi kebijakan dan dukungan anggaran dalam penanganan stunting dan bayi berat lahir rendah (BBLR), mulai dari pendataan by name by address hingga perbaikan sanitasi dan perubahan perilaku masyarakat.
Pansus turut meminta Bupati Sambas mengambil langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis, dokter gigi, dan tenaga kesehatan prioritas di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya agar pasien dapat ditangani lebih cepat tanpa harus banyak dirujuk ke luar daerah.
“Terkait banyaknya keluhan pasien tentang pelayanan RSUD Sambas hendaknya diambil langkah konstruktif dan persuasif dengan ikrar pelayanan ‘ramah, cepat dan tepat’ bagi semua pasien tanpa perbedaan klaster apa pun,” tutup Mardani. (Red)
Sambas
Hadiri Seminar ISKA, Bupati Satono Dorong Toleransi dan Persatuan
Mercusuar.Co.Id – Bupati Sambas H. Satono menghadiri sekaligus membuka seminar bertema Sinergitas Lintas Agama dalam Membangun Sambas Berkemajuan yang digelar Ikatan Sarjana Katolik (ISKA) di Gedung Paroki Sambas, Sabtu (9/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang memperkuat toleransi dan kebersamaan antarumat beragama sekaligus membangun semangat kolaborasi dalam mendukung pembangunan Kabupaten Sambas yang harmonis dan maju.
Dalam sambutannya, Bupati Satono mengapresiasi pelaksanaan seminar yang dinilai mampu menjadi sarana mempererat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Sambas.
“Seminar ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan menjadi titik awal untuk melahirkan kontribusi nyata, ide-ide cemerlang, serta semangat kebersamaan demi kemajuan Kabupaten Sambas,” ujar Satono.
Ia berharap para peserta yang hadir dapat menjadi generasi penerus yang turut mengambil peran dalam pembangunan daerah melalui pemikiran dan aksi positif di tengah masyarakat.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata.
“Jadikan ini sebagai starting awal dalam memberikan kontribusi yang konkret dan ide-ide yang cemerlang. Mari bersinergi dan berkolaborasi dalam hal-hal positif,” katanya.
Pada kesempatan itu, Satono juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga kondusivitas daerah serta memperkuat persatuan tanpa memandang perbedaan latar belakang agama maupun golongan.
“Maka dari itu seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kondusivitas daerah, memperkuat persatuan, serta bersatu padu tanpa memandang latar belakang apapun dalam membangun Kabupaten Sambas yang aman, damai, dan sejahtera demi mewujudkan Sambas yang berkah berkemajuan,” tutupnya. (Red)
Sambas
DPRD Sambas Gelar RDP Bahas Rencana Pabrik Kelapa Sawit di Desa Sungai Palah, Anwari Soroti Kurangnya Komunikasi
Mercusuar.Co.Id – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sambas, Anwari menyampaikan bahwa persoalan utama terkait rencana pembangunan pabrik kelapa sawit di Desa Sungai Palah, Kecamatan Galing, adalah kurangnya komunikasi antara pihak perusahaan dengan masyarakat setempat.
Hal tersebut disampaikan Anwari saat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait rencana pembangunan pabrik kelapa sawit oleh PT. Cemerlang Andalan Sawit (CAS), Jumat (08/05/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri unsur masyarakat Desa Sungai Palah, pihak PT. CAS, serta dinas terkait lainnya.
Dalam RDPU tersebut, masyarakat menyampaikan keluhan terkait minimnya sosialisasi yang dilakukan pihak perusahaan kepada warga tingkat bawah mengenai rencana pembangunan pabrik kelapa sawit di wilayah mereka. Kondisi itu membuat masyarakat mengadukan persoalan tersebut kepada DPRD Sambas agar difasilitasi melalui rapat dengar pendapat umum.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sambas, Anwari, mengatakan bahwa inti dari persoalan yang muncul saat ini adalah belum terbangunnya komunikasi yang baik antara pihak terkait dengan masyarakat.
“Permasalahan yang terjadi hari ini sebenarnya adalah kurangnya komunikasi antara pihak terkait dengan masyarakat,” ujarnya.
Anwari juga berpesan agar pihak perusahaan segera membangun komunikasi secara langsung dengan masyarakat, tidak hanya berkoordinasi dengan pemerintah Desa saja.
“Kami berharap pihak perusahaan segera berkomunikasi dengan masyarakat, bukan hanya dengan kepala desa tetapi juga dengan masyarakat desa secara langsung,” katanya.
Menurutnya, apabila komunikasi sudah terjalin dengan baik, maka masyarakat juga akan menerima dan mendukung keberadaan perusahaan di desa mereka.
“Ketika komunikasi sudah terbangun, masyarakat tentu akan senang dengan kehadiran perusahaan di kampung mereka,” pungkasnya. (Red)
Sambas
Rencana Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit PT. CAS di Desa Sungai Palah, DPRD Minta Komunikasi dengan Warga Diperkuat
Mercusuar.Co.Id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait rencana pembangunan pabrik kelapa sawit di Desa Sungai Palah, Kecamatan Galing, Jumat (08/05/2026).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sambas, Lerry Kurniawan Figo, dan dihadiri pihak perusahaan PT. Cemerlang Andalan Sawit (CAS), pemerintah desa, masyarakat, serta sejumlah unsur Dinas terkait lainnya.
Dalam keterangannya Figo menegaskan pentingnya menyatukan persepsi seluruh pihak agar keberadaan perusahaan nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
“Ada beberapa poin kesimpulan dalam rangka bagaimana menyatukan persepsi dari hasil rapat tadi. Intinya bagaimana pemerintah desa lebih intensif membangun komunikasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, pihak perusahaan juga harus mampu menjamin keberadaan dan kenyamanan masyarakat yang berada di sekitar lingkungan pabrik, khususnya terkait dampak lingkungan maupun dampak sosial.
“Perusahaan harus bisa menjamin potensi dampak itu agar dapat diantisipasi melalui langkah mitigasi yang dilakukan,” katanya.
Figo menambahkan, secara hukum perusahaan diketahui telah memiliki izin dan telah melalui proses kajian serta verifikasi yang berlaku. Namun demikian, ia menilai kajian sosial di tengah masyarakat juga harus menjadi perhatian serius.
“Kita jangan lupa menyeimbangkan kajian sosial masyarakat. Di situ perlunya komunikasi internal dari berbagai pihak, baik perusahaan, pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten,” jelasnya.
Ia berharap keberadaan perusahaan nantinya mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan membuka peluang kesejahteraan di wilayah sekitar.
“Kita ingin keberadaan perusahaan memberikan nilai positif terhadap kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Dalam rekomendasi hasil RDPU tersebut, DPRD Sambas meminta pihak perusahaan segera melakukan sosialisasi ulang kepada masyarakat guna meredam keresahan dan kekhawatiran warga, khususnya yang tinggal di sekitar lokasi rencana pembangunan pabrik.
“Kami minta dalam waktu dekat pihak perusahaan melakukan pendekatan kembali kepada masyarakat terkait potensi keresahan dan kekhawatiran warga,” tegasnya
Ia juga memastikan DPRD Kabupaten Sambas akan terus mengawal aspirasi masyarakat serta mengawasi komitmen perusahaan terhadap hak-hak warga di sekitar wilayah operasional.
“Kami DPRD akan tetap mengawal aspirasi ini. Kita semua harus sama-sama mengawasi dan mengontrol apakah perusahaan benar-benar menjalankan komitmennya terhadap masyarakat sekitar,” pungkasnya (Red)
-
Uncategorized5 bulan agoDiterima Perintah Pusat Usulan PPPK Paruh Waktu Sambas Segera Siapkan Berkas
-
Uncategorized6 bulan agoKetua Komisi II DPR RI Tegaskan Pembangunan Kabupaten Sambas Butuh Intervensi Lebih dari Pemerintah Pusat
-
Sambas5 bulan agoLonjakan Pasien Capai Seribu Orang, RSUD Sambas Siapkan Pembangunan Gedung Baru
-
Daerah6 bulan agoPelatihan Tata Rias TP PKK Sambas, Buka Peluang Usaha bagi Kaum Ibu
-
Uncategorized5 bulan agoRSUD Sambas Bantah Tuduhan Layanan Buruk
-
Daerah5 bulan agoBupati Satono Operasi Pasar Murah di Sajingan Besar, Pastikan Harga Stabil Jelang Natal dan Tahun Baru
-
Sambas5 bulan agoBupati Sambas Dukung Pengembangan Manggis sebagai Komoditas Bernilai Ekonomi Tinggi
-
Uncategorized6 bulan agoMess Karyawan PT Laik di Galing Ludes Terbakar, Diduga Akibat Korsleting Listrik
