Sambas
Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas Desak Kapolda Kalbar Copot Kasat Reskrim Sambas
Mercusuar.Co.Id – Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas secara tegas mendesak Kapolda Kalimantan Barat untuk segera mencopot dan menonaktifkan Kasat Reskrim Polres Sambas. Desakan ini disampaikan menyusul proses pemeriksaan yang sedang berjalan di Propam Polda Kalbar, yang dinilai harus dijaga agar berlangsung netral, profesional, dan bebas dari kepentingan apa pun.
Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas menilai, selama proses Propam berjalan, penonaktifan dari jabatan strategis seperti Kasat Reskrim merupakan langkah etis dan penting untuk menjaga marwah institusi kepolisian serta mencegah potensi intervensi dalam proses hukum.
Selain itu, Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas juga meminta Polda Kalbar segera melakukan penyelidikan mendalam terhadap dugaan penyimpangan distribusi BBM nelayan di SPBUN Kecamatan Selakau. Menurut mereka, indikasi pelanggaran sudah sangat jelas dan aparat penegak hukum tidak semestinya menunggu laporan masyarakat, karena penegakan hukum dapat dilakukan berdasarkan fakta dan informasi yang telah beredar luas di ruang publik.
Sorotan tajam juga diarahkan pada pernyataan pembelaan Kasat Reskrim Sambas yang disampaikan melalui media beberapa hari lalu. Dalam pernyataannya, yang bersangkutan mengaku menjadi penghubung antara pengusaha dalam proses jual beli SPBUN Kecamatan Selakau, dengan imbalan sekitar 10 persen ditolak dan diganti dengan saham atas nama anaknya.
Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas menilai pernyataan tersebut sudah masuk kategori dugaan gratifikasi dan konflik kepentingan, apalagi disampaikan oleh seorang pejabat penegak hukum yang seharusnya memahami batasan etik dan hukum.
Tak hanya itu, pernyataan bahwa BBM yang disalurkan bukan BBM nelayan, melainkan “BBM titipan” dari SPBU Kecamatan Galing, dinilai semakin memperlihatkan adanya pelanggaran serius. Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas menegaskan bahwa tidak ada regulasi yang membenarkan praktik penitipan BBM antara SPBU ke SPBUN, sehingga pernyataan tersebut justru memperkuat dugaan pelanggaran aturan distribusi BBM bersubsidi.
Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas juga menyoroti klaim bahwa SPBUN tersebut bukan milik yang bersangkutan, melainkan milik pengusaha. Namun, hal ini bertolak belakang dengan video yang beredar luas di masyarakat, di mana petugas SPBUN secara terang menyebut bahwa SPBUN tersebut merupakan milik yang bersangkutan. Kontradiksi ini dinilai semakin melemahkan pembelaan yang disampaikan ke publik.
Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas juga menekankan bahwa pencopotan jabatan tidak perlu menunggu hasil akhir pemeriksaan Propam, karena ini menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Jika langkah tegas tersebut tidak diambil, mereka menyatakan akan mempertanyakan komitmen Kapolri dalam membersihkan institusi dari oknum-oknum bermasalah.
Sekretaris Umum Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas, Haludi, menegaskan bahwa desakan pencopotan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjaga keadilan dan integritas penegakan hukum di daerah.
“Mahasiswa akan terus berdiri di garda terdepan mengawal kasus ini. Kami tidak ingin hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Aksi dan Advokasi Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas, Aguswendri, menilai bahwa rangkaian pernyataan dan fakta yang muncul ke publik sudah cukup menjadi dasar bagi Polda Kalbar untuk bertindak cepat dan tegas.
“BBM nelayan adalah kebutuhan vital masyarakat kecil. Jika ada dugaan permainan dan pembiaran, apalagi melibatkan oknum aparat, maka itu adalah kejahatan serius terhadap rakyat. Kami mendesak Polda Kalbar segera melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu,” tutupnya.
Di akhir pernyataannya, Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas berharap Kapolda Kalbar dapat bertindak tegas dan adil, agar tidak muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa institusi kepolisian justru melindungi mafia BBM yang melibatkan anggotanya sendiri. (Red)
Sambas
DPD Golkar Sambas Dukung Wacana Pemekaran Dapil Kalbar III, Dinilai Percepat Pemerataan Pembangunan di Kawasan Perbatasan
Mercusuar.Co.Id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Sambas menyatakan dukungan penuh terhadap wacana pemekaran Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat III. Menurut Golkar Sambas, pemekaran dapil menjadi langkah strategis untuk memperkuat representasi politik masyarakat di wilayah perbatasan sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan.
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sambas, Sehan A. Rahman, S.H, mengatakan bahwa wilayah yang selama ini berada dalam Dapil Kalbar III memiliki karakteristik geografis dan kebutuhan pembangunan yang berbeda dibanding daerah lainnya. Karena itu, pemekaran dapil dinilai menjadi solusi agar aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan secara lebih optimal.
“DPD Partai Golkar Kabupaten Sambas sangat setuju terhadap wacana pemekaran Dapil Kalbar III. Salah satu alasannya adalah dalam rangka mempercepat pemerataan pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur dan sektor lainnya di dua kabupaten perbatasan serta satu kota administratif, yakni Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, dan Kota Singkawang,” ujar Sehan.
Menurutnya, ketiga daerah tersebut merupakan kawasan strategis yang berbatasan langsung dengan Malaysia sehingga membutuhkan perhatian lebih besar dari pemerintah pusat melalui keterwakilan politik yang semakin kuat di parlemen.
Selain faktor pembangunan, Sehan menilai jumlah pemilih di wilayah tersebut juga telah memenuhi pertimbangan untuk dilakukan penataan atau pemekaran daerah pemilihan.
Berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 KPU Provinsi Kalimantan Barat, jumlah pemilih di tiga daerah tersebut terdiri atas:
- Kabupaten Sambas: 458.286 pemilih
- Kabupaten Bengkayang: 206.526 pemilih
- Kota Singkawang: 169.951 pemilih
Sehingga total jumlah pemilih di ketiga daerah mencapai sekitar 834.763 pemilih.
Sehan menegaskan bahwa besarnya jumlah pemilih tersebut menunjukkan kawasan Sambas, Bengkayang, dan Singkawang memiliki potensi yang cukup untuk mendapatkan representasi politik yang lebih proporsional apabila dilakukan penataan daerah pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Selain aspek pemerataan pembangunan, jumlah penduduk maupun jumlah pemilih juga sudah sangat layak menjadi pertimbangan dalam wacana pemekaran dapil. Dengan keterwakilan yang lebih efektif, aspirasi masyarakat perbatasan akan lebih cepat diperjuangkan, baik terkait infrastruktur, pelayanan publik, ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun pengembangan kawasan perbatasan,” tegasnya. (Red)
Sambas
DPRD Sambas Dukung MTQ Kecamatan Tebas, Dorong Penguatan SDM dan Nilai Keagamaan
Mercusuar.Co.Id – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Ferdinad Sholihin, memberikan apresiasi atas pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-13 Tingkat Kecamatan Tebas yang digelar di Desa Sededong, Senin (29/6/2026).
Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi yang baik antara pemerintah desa, panitia pelaksana, dan masyarakat dalam menghidupkan syiar Islam sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat.
“Mewakili DPRD Sambas saya sangat mengapresiasi gagasan yang bagus dari kolaborasi Pemerintah Desa Sededong dalam pelaksanaan MTQ ke-13 Tingkat Kecamatan Tebas. Ke depan, kegiatan serupa bisa terus dilaksanakan di desa-desa lainnya,” kata Ferdinad.
Ia menilai, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan membaca Al-Qur’an, tetapi juga memiliki makna yang lebih luas dalam membangun peradaban masyarakat yang lebih baik.
Menurut Ferdinad, kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Karena itu, pendidikan akademik perlu berjalan seiring dengan penguatan nilai-nilai agama agar lahir generasi yang cerdas sekaligus berakhlak mulia.
“Pelaksanaan MTQ sejatinya dapat meningkatkan jejak-jejak peradaban yang ditandai dengan berubahnya pola pikir, kebiasaan, karakter, serta pemikiran masyarakat ke arah yang lebih maju,” ujarnya.
“Majunya peradaban itu tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia, tidak saja secara akademik, namun harus diselaraskan dengan bekal ilmu agama,” sambungnya.
Selain memberikan apresiasi, Ferdinad juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga suasana kondusif selama pelaksanaan MTQ yang berlangsung kurang lebih selama tujuh hari.
“Saya berharap panitia, peserta, serta seluruh lapisan masyarakat di Desa Sededong dapat bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan selama kegiatan MTQ ini berlangsung,” tutupnya.
Kegiatan MTQ ke-13 Tingkat Kecamatan Tebas tersebut diharapkan tidak hanya melahirkan qari dan qariah terbaik, tetapi juga memperkuat ukhuwah Islamiyah serta menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur’an. (Red)
Sambas
Bupati Satono Minta Perangkat Daerah Tingkatkan Sinergi dan Tanggung Jawab Kinerja
Mercusuar.Co.Id – Pemerintah Kabupaten Sambas menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh Kepala Perangkat Daerah di Aula Utama Kantor Bupati Sambas, Kamis (25/6/2026).
Rakor yang dipimpin langsung oleh Bupati Sambas H. Satono, S.Sos.I., M.H. tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Ir. H. Fery Madagaskar, M.Si., para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, serta para Kepala Bagian dan Kepala Bidang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
Kegiatan ini menjadi wadah konsolidasi sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja perangkat daerah guna memastikan jalannya pemerintahan tetap selaras dengan target pembangunan daerah.
Dalam arahannya, Bupati Satono menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga oleh komitmen, kedisiplinan, dan loyalitas aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
Menurutnya, koordinasi yang kuat antar perangkat daerah menjadi kunci dalam menghadirkan pelayanan publik yang optimal sekaligus mempercepat realisasi program-program prioritas pemerintah daerah.
“Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarinstansi pemerintahan sekaligus melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja masing-masing perangkat daerah,” ujar Satono.
Ia juga mengingatkan agar seluruh kepala perangkat daerah memiliki kesamaan visi dan arah dalam mendukung pembangunan Kabupaten Sambas. Setiap program yang dirancang, kata dia, harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan target pembangunan yang telah ditetapkan.
Selain itu, Bupati Satono meminta agar pelaporan capaian kinerja dilakukan secara tertib dan akurat sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
“Setiap kepala perangkat daerah harus memiliki visi yang selaras dengan arah pembangunan Kabupaten Sambas, termasuk dalam hal pelaporan capaian kinerja dan penyusunan program strategis ke depan,” tegasnya.
Di akhir arahannya, Satono berharap sinergi yang selama ini terjalin dapat terus diperkuat sehingga seluruh program pemerintah daerah dapat berjalan optimal demi mewujudkan Sambas yang lebih maju dan sejahtera.
“Dengan sinergitas yang telah dibangun, kita optimistis dapat menyukseskan berbagai program pemerintah daerah untuk mewujudkan Sambas Berkah Berkemajuan,” tutupnya.
-
Uncategorized8 bulan agoDiterima Perintah Pusat Usulan PPPK Paruh Waktu Sambas Segera Siapkan Berkas
-
Uncategorized8 bulan agoKetua Komisi II DPR RI Tegaskan Pembangunan Kabupaten Sambas Butuh Intervensi Lebih dari Pemerintah Pusat
-
Sambas8 bulan agoLonjakan Pasien Capai Seribu Orang, RSUD Sambas Siapkan Pembangunan Gedung Baru
-
Uncategorized8 bulan agoRSUD Sambas Bantah Tuduhan Layanan Buruk
-
Daerah8 bulan agoBupati Satono Operasi Pasar Murah di Sajingan Besar, Pastikan Harga Stabil Jelang Natal dan Tahun Baru
-
Daerah8 bulan agoSinergi Kemenkumham dan DPRD Sambas Tingkatkan Kualitas Regulasi Daerah
-
Daerah9 bulan agoPelatihan Tata Rias TP PKK Sambas, Buka Peluang Usaha bagi Kaum Ibu
-
Daerah8 bulan agoTP PKK dan BPBD Sambas Salurkan Bantuan Untuk Korban Banjir di Selakau
